Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pemilihan umum (pemilu) akan segera selesai.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan merespons pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diketahui, KPU ingin Perppu Pemilu diterbitkan sebelum 14 Desember 2022, karena padatnya tahapan pemilu 2024.
"Kita memahami bahwa tahapan demi tahapan pemilu sudah ada yang berjalan dan terus akan berlanjut," ujar Benni ketika dihubungi, Jumat (9/12).
Baca juga: KPU Berharap Perppu Terbit Sebelum Penetapan Parpol Peserta Pemilu
Saat ini, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian/lembaga terkait fokus mengawal proses penerbitan Perppu Pemilu. Oleh karena itu, sambung Benni, Perppu diharapkan dapat segera terbit dalam beberapa hari mendatang.
"Mudah-mudahan atas kerja bersama semua pihak, baik pemerintah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan dukungan dari DPR RI, kita berharap dalam beberapa hari ke depan Perppu Pemilu segera diterbitkan," jelas Benni.
Baca juga: KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Perppu mendesak diterbitkan sebelum 14 Desember 2022. Pasalnya, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan KPU, seperti penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu.
Lalu, penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD, penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah pada KPU, serta pembentukan panitia seleksi anggota KPU Provinsi. Tahapan tersebut berkaitan dengan status Daerah Otonomi Baru (DOB), serta Ibu Kota Negara (IKN) yang akan diikutkan pada Pemilu 2024.(OL-11)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved