Tidak Dinyatakan Lolos, Prima Desak KPU Buka Data Parpol ke Rakyat

PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera membuka data partai politik (parpol) ke masyarakat.

Ketua Umum Prima, Agus Jabo Priyono, menerangkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai instrumen pendaftaran parpol tidak memberikan kepastian data yang akurat, khususnya saat masa-masa verifikasi perbaikan.

Padahal, Presiden Joko Widodo sudah meminta KPU agar mampu memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas. Hal itu dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan yang muncul ke depan.

“Hal itu yang dialami oleh Prima dan beberapa parpol lainnya,” papar Agus, Senin (5/12).

Baca juga: MK Putuskan Koruptor Hilang Hak Politiknya 5 Tahun Setelah Bebas, DPR : KPU tak Perlu Konsultasi

Agus mengingarkan pesan Presiden Jokowi agar persoalan teknis penyelenggaraan pemilu tidak bermuatan politis.

KPU diminta untuk menjaga transparansi sehingga tahapan proses pemilu terbuka bagi publik.

Agus menilai, selama ini, KPU terkesan menutup-tutupi proses tahapan pemilu. Hal itu dirasakan Prima saat dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi perbaikan hasil putusan Bawaslu RI.

Berdasarkan berita acara KPU, Prima dinyatakan tidak lolos di 6 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Padahal sebelumnya, KPU 6 kabupaten itu telah menginformasikan petugas penghubung bahwa Prima sudah Memenuhi Syarat (MS).

“Saat Prima ingin memastikan dan meminta data sipol untuk daerah yang dinyatakan TMS, KPU tidak bersedia membukanya,” paparnya.

“Sebagai penyelanggara, KPU seharusnya mempermudah rakyat untuk berparitisipasi dalam kontestasi pemilu, bukan malah menghambatnya,” tambah Agus.

Maka dari itu, Agus Jabo mengungkapkan, Prima akan melakukan gerakan perlawanan secara terbuka. 

Agus menyerukan kepada seluruh partai politik yang dirugikan dalam proses Pemilu 2024 ini, beserta seluruh komponen gerakan prodemokrasi dan segenap rakyat Indonesia, untuk bersatu menggalang kekuatan melawan ketidakadilan politik yang dilakukan oleh KPU.

“Karena banyak masalah dalam proses Pemilu 2024 ini, Prima menyatakan sikap agar proses pemilu dihentikan dan KPU harus segera diaudit, dengan membuka data seluruh partai politik yang mendaftar menjadi peserta Pemilu ke rakyat," tegasnya.

"Untuk menjaga prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, sehingga hasil pemilu benar-benar legitimate dan tidak menimbulkan dampak politik yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya. (OL-1)