Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem menegaskan hukum tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apalagi, jelang penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Hukum tidak boleh menjadi alat teror dan intimidasi," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya saat dihubungi, hari ini.
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menilai secara fatsun pemanfaatan hukum untuk politik adalah praktik yang kotor dan amoral. Hukum dijadikan alat oleh mereka yg punya kuasa atau akses ke ranah hukum.
Menurut dia, praktik tersebut membuat hukum menjadi tidak imparsial dan tercederai. Hal itu tentu membuat supremasi hukum jadi cacat. "Maka adagium hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas akan terus-menerus terjadi," ungkap dia.
Dia menegaskan hukum memang harus ditegakkan. Namun, akan menjadi masalah jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik. "Itu tidak beretika dan mengotori politik itu sendiri," sebut dia.
Baca juga: Aparat Harus Tegakkan Keadilan dalam Kasus Kekerasan terhadap PRT
Wakil Ketua Badan Legislasi itu menegaskan praktik tersebut berdampak buruk terhadap citra politik di Indonesia. Tak heran jika masyarakat selalu menganggap politik kotor.
"Maka seruan untuk menolak politik identitas, politik kebencian pun menjadi sia-sia adanya. Mengapa? Karena yang di bawah akan melihat bahwa mereka yang di atas pun pada dasarnya mempraktikkan politik yang tidak bersih," ujar dia
NasDem pun mengajak seluruh pihak membangun politik yang fair dan beretika. Praktik politik kotor harus dibuang jauh-jauh. "Mari kita suguhkan kepada rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan negara ini praktik politik yang mendewasakan," kata dia.(OL-4)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu dan juga para pendukung untuk tidak menggunakan agama sebagai lelucon politik.
Masyarakat diingatkan untuk tidak terpengaruh dengan politik identitas yang kerap disuarakan dalam isu nasional.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons anggapan politik identitas usai merangkul kelompok Rizieq Shihab Cs untuk ikut memenangkan dalam Pemilu 2024.
Uskup membahas soal situasi terkini di bidang politik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup baik berskala nasional maupun internasional.
Jelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sejumlah tokoh budaya dan lintas agama mencurahkan unek-unek tentang situasi politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved