Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan berkontribusi memberikan pendapatan dan melayani masyarakat. Namun, temuan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menunjukkan banyak BUMD tidak sehat.
Sebab, mempunyai ekuitas atau jumlah uang yang akan dikembalikan kepada daerah selaku pemegang saham, yang memiliki dampak negatif.
"Asetnya besar tapi kondisinya tidak sebesar asetnya," ujar Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan dalam rapat koordinasi, Kamis (8/9).
Pahala menyebut total aset BUMD mencapai Rp854,9 triliun, dengan jumlah terbesar berada di wilayah Jawa, yakni Rp432,1 triliun. Dengan aset sebesar itu, seharusnya BUMD dapat berkontribusi memberikan keuntungan bagi daerah.
Baca juga: KPK Ingatkan 48 Penjabat Kepala Daerah soal Titik Rawan Korupsi
Akan tetapi, pihaknya menemukan terdapat 274 BUMD merugi, lalu 291 BUMD sakit atau rugi, serta memiliki ekuitas negatif. Temuan lain, banyak BUMD dengan jumlah komisaris gemuk atau lebih besar daripada jumlah direksi. Kondisi itu terjadi di 20 provinsi.
Berdasarkan data Kemendagri per 6 September, jumlah BUMD saat ini sebanyak 959, dengan 1.768 direksi dan 1.833 komisaris. "Komisaris tidak boleh lebih besar daripada direksinya. Yakin ini banyakan titipannya, daripada yang mau kerja," imbuhnya.
Menindaklanjuti masalah tersebut, Stranas PK mendorong Kemendagri untuk membuat surat edaran dan revisi sejumlah aturan. Sehingga, kepala daerah dapat memangkas jumlah komisaris di BUMD yang dikelola. Pihaknya juga meminta BUMD dengan ekuitas negatif ditinjau ulang.
Baca juga: BUMD Pangan DKI Perluas Pasar Hingga ke Luar Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fatoni mengakui ada BUMD dengan laba berada pada posisi minus, jika dibandingkan aset yang dimiliki. Menurutnya, ada BUMD yang mengalami kerugian cukup tinggi, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Aneka Usaha (minus 0.16%).
"PDAM melayani masyarakat, kondisi terus merugi, sehingga mendapat bantuan dari pemerintah daerah," jelas Fatoni.
Di sisi lain, pihaknya menyebut bank perkreditan rakyat menunjukkan pendapatan laba yang paling signifikan. Kemendagri setuju jika pengelolaan BUMD perlu dibenahi. Daerah diminta melakukan perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD, dengan alternatif bentuk Perumda atau Perseroda.(OL-11)
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Pemkab Bandung, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Raharja, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia
Kejati DIY menetapkan NAA, yang menjabat Direktur PT Taru Martani, menjadi tersangka. Direktur BUMD DIY tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diharapkan dengan adanya perbaikan, perubahan, Food Station akan menjadi yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa berkompetisi dengan BUMD lain.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) meluncurkan sertifikasi ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset
PT Petrindo Jaya Kreasi membukukan laba bersih sebesar US$30 juta pada semester pertama 2024. Angka itu mengalami peningkatan dari posisi laba US$11 juta di semester pertama 2023.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyetor dividen sebesar Rp3,09 triliun kepada negara. PLN mencatat angka setoran terbaru itu lebih tinggi dibandingkan 2022 yang hanya Rp2,19 triliun.
Penyaluran kredit dan pembiayaan pada semester pertama 2024 tercatata sebesar Rp352,06 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan selruh entitas anak perusahaannya berhasil mencatatkan kinerja positif dengan membukukan laba Rp29,9 triliun pada triwulan II 2024.
Di semester I 2024, Unilever mencatat penjualan bersih sebesar Rp19,0 triliun dengan laba bersih sebesar Rp2,5 triliun.
Komisi VI DPR RI mengapresiasi BNI atas kinerja yang apik di sepanjang tahun ini. Perseroan juga dinilai inovatif karena menghadirkan terobosan berupa produk digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved