Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya koordinasi antarlembaga dalam menangani isu terorisme dan radikalisme. Pasalnya, pemerintah ingin adanya pengkajian atau riset secara efektif agar mendapatkan hasil kerja optimal tanpa menghamburkan anggaran negara dengan percuma.
“Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak jelas,” tegas Ma’ruf dalam keterangan pers usai menerima audiensi Pimpinan Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme, Center for Terrorism and Radicalism Studies (CTRS) di Jakarta, Selasa (23/8) malam.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga terkait melalui gerakan yang dikerahkan secara masif untuk menangani terorisme dan radikalisme di Indonesia.
Baca juga: Kemenkum dan HAM Masih Tunggu Kelengkapan Berkas Pembebasan Bersyarat Umar Patek
“Perlu adanya gerakan yang dimasifkan dan lebih terkoordinasi antarlembaga yang menangani,” ujarnya.
Ma’ruf menyebutkan, dirinya mendukung adanya pengkajian yang dipusatkan pada satu lembaga, sehingga kementerian/lembaga tidak melakukan pekerjaan yang sama untuk bidang yang sama.
Hal tersebut dilakukan dengan harapan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bersama antarlembaga terkait.
“Dan saya setuju kalau kajian itu dilakukan bersama-sama, seperti BRIN itu, kan disentralkan, nanti yang lain memakai hasilnya,” terangnya.
Ia menjelaskan, keberadaan lembaga pengkajian yang khusus meneliti dan menganalisa aksi terorisme dan radikalisme menjadi sangat penting sebagai upaya menangkal dan menerapkan sikap antisipatif terhadap keberadaannya.
“Menurut saya, lembaga pengkajian itu penting. Mesti ada kolaborasi untuk bekerja sama,” katanya.
Penasihat Center for Terrorism and Radicalism Studies (CTRS) Ahmad Muqowwam menyampaikan harapan CTRS sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya aksi antiterorisme dan radikalisme di masyarakat.
“Kami punya keinginan kuat agar fungsi-fungsi daripada antiterorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi fokus pemerintah, namun juga menjadi concern bagi seluruh masyarakat,” ujar Muqowam.
CTRS merupakan lembaga yang mendalami kajian terkait terorisme dan radikalisme yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). CTRS menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat dalam upaya memerangi dan memberikan edukasi kepada generasi muda terhadap tindak pidana terorisme. (OL-1)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengungkap identitas sosok berinisial T yang diduga merupakan pengendali bisnis judi online di Indonesia
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan penataan kawasan Taman Balekambang, Kota Surakarta, Kamis (25/7).
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Revitalisasi Kawasan Taman Balekambang, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/7).
Wapres Ma'ruf Amin dorong industri otomotif lakukan inovasi muatan lokal
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kapasitas dan nilai tambah industri otomotif dapat diperkuat.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Langkah ini dilakukan dengan menggelar pelatihan bagi dosen (Training of Trainers) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
Keberadaan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme.
Polisi Spanyol mengungkap jaringan propaganda yang menyerukan pengikutnya untuk menargetkan serangan ke pemai Real Madrid yang berlaga di Euro 2024.
Kepala BNPT Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan pagu anggaran BNPT 2025 yang telah ditetapkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2024.
Dibutuhkan pendekatan secara holistik melalui pendekatan Pancasila, baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved