Komisi III Ajak Masyarakat Sipil Bahas RKUHP dalam RDPU

Penghuni Lapas, Hukuman Mati Berstatus Pidana Khusus

Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah

Pengesahan RKUHP jadi KUHP Sejarah Eksistensi Hukum Indonesia

INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.

Jubir Sosialisasi KUHP: Pasal Perzinaan Tak Akan Pengaruhi Sektor Pariwisata Dan Investasi

PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.

Sosialisasi Pemahaman KUHP Jadi Tanggung Jawab Bersama

RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.

Ruang Privat Tetap Dijamin Dalam KUHP

Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries memastikan Pasal 284 tidak mengganggu ruang privat.

Pasal Penghinaan Presiden dianggap Bentuk Antikritik, Wamenkumham: Sesat Pikir

Dia menegaskan yang dilarang itu adalah penghinaan terhadap presiden. Sedangkan kritik terhadap pemerintah maupun kepala negara diperkenankan.

DPR Bantah Pembahasan sejumlah RUU Dilakukan Tergesa-gesa

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.

Pembahasan UU yang Terlalu Cepat Langgar Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.

Pembahasan RUU Wantimpres Semestinya Libatkan Publik

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.

RUU KSDAHE Masih Pinggirkan Peran Masyarkat Adat

Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.

PAN: Dewan Pertimbangan Agung untuk Memperkuat Penasihat Presiden

PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Soal Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Jokowi: Tanya ke DPR

Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran