Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto mendukung agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun 2022.
“Saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Keuangan terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA),” tutur Airlangga saat mendatangi KPU, Jakarta, Rabu (10/8).
Terkait anggaran yang masih belum dicairkan, Airlangga mengaku telah menyampaikan ke Presiden RI Joko Widodo bahwa anggaran Pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears.
“Jadi tidak hanya sekarang tapi dari sekarang sampai dengan 2024. Jadi kalau dukungan Golkar pasti dukung karena kita ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memahami alasan pemerintah yang tak mencairkan anggaran sesuai pagu anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024. Dari Rp8,06 triliun yang diajukan, pemerintah menyetujui Rp3,6 triliun saja.
KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis Nasional lainnya. walaupun ada kekurangan Rp5,6 triliun dari anggaran yang kami ajukan," ungkap komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Selasa (9/8).
Sejauh ini, mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu menyebut sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp2,4 triliun.
Sementara, sisanya merupakan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2022 yang belum dicairkan, karena masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Yulianto pun berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bisa segera memproses pencairan. (OL-12)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved