Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto mendukung agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun 2022.
“Saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Keuangan terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA),” tutur Airlangga saat mendatangi KPU, Jakarta, Rabu (10/8).
Terkait anggaran yang masih belum dicairkan, Airlangga mengaku telah menyampaikan ke Presiden RI Joko Widodo bahwa anggaran Pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears.
“Jadi tidak hanya sekarang tapi dari sekarang sampai dengan 2024. Jadi kalau dukungan Golkar pasti dukung karena kita ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memahami alasan pemerintah yang tak mencairkan anggaran sesuai pagu anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024. Dari Rp8,06 triliun yang diajukan, pemerintah menyetujui Rp3,6 triliun saja.
KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis Nasional lainnya. walaupun ada kekurangan Rp5,6 triliun dari anggaran yang kami ajukan," ungkap komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Selasa (9/8).
Sejauh ini, mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu menyebut sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp2,4 triliun.
Sementara, sisanya merupakan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2022 yang belum dicairkan, karena masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Yulianto pun berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bisa segera memproses pencairan. (OL-12)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved