Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membantah pernyataan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD terkait anggaran Pemilu 2024 untuk tahun ini.
Diketahui, Mahfud menepis bahwa pencairan dana pemilu mengalami hambatan. Bahkan, Mahfud menyebut tambahan anggaran pemilu yang disetujui bersama bukan Rp5,6 triliun, melainkan sebesar Rp1,24 triliun.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Idham Holik menuturkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu realisasi anggaran. “Kami masih menunggu realisasi anggaran yang telah disepakati DPR. Itu belum 100% direalisasikan,” terang Idham kepada Media Indonesia, Selasa (2/8).
“Anggaran usulan yang telah disepakati dengan DPR itu belum dipenuhi. Kami minta hal tersebut, agar tahapan (pemilu) bisa optimal. Terutama terkait kebutuhan teknologi dan informasi,” imbuhnya.
Idham pun berharap rancangan KPU terkait anggaran dan kebutuhan pemilu, bisa segera direalisasikan. Mengingat, Komisi II DPR RI sudah menyepakati tambahan anggaran pemilu tersebut.
“Iya untuk anggaran tambahan 2022 ini kami masih berharap pencairan bisa dilakukan,” pungkas dia.
Sebelumnya, KPU mendapat tambahan anggaran pada tahun ini sebesar Rp1,24 triliun. Anggaran itu untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai tahun ini. Dengan penambahan tersebut, total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp3,69 triliun.(OL-11)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved