Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah selesai melakukan penelaahan anggaran tambahan Pemilu 2024. Diketahui, anggaran Pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut proses administrasi dan penelaahan anggaran tambahan berlangsung tanpa ada kendala.
Isa mengemukakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Kemenkeu telah dilengkapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pencairan (anggaran tambahan KPU) sesuai tahapan Pemilu tahun 2022 akan dilakukan pada waktunya,” tutur Isa, Selasa (27/7).
Artinya, pencairan anggaran bisa cair sebelum tahapan pemilu yang lainnya berjalan, semisal untuk seleksi petugas verifikasi faktual pada Oktober mendatang dan kebutuhan badan Ad Hoc di November 2022.
“Ya (bisa cair sebelum tahapan pemilu di masa mendatang),” singkat Isa.
Baca juga: KPU Bakal Rekrut Petugas Verifikasi Faktual Pemilu 2024
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap pemerintah segera mencairkan anggaran Pemilu 2024 di tahun 2022. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan penelaahan anggaran tambahan tersebut.
Diketahui, anggaran Pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun.
“Mudah-mudahan (segera dicairkan) karena Agustus mendatang sudah pelaksanaan pendaftaran parpol dan verifikasi administrasi dan faktual,” ungkap Komisioner KPU Yulianto Sudrajat di kantor KPU, Jakarta, Selasa (27/7).
Pasalnya, pelaksanaan pendaftaran parpol, verifikasi administrasi dan faktual tentu membutuhkan anggaran tambahan untuk kelancaran penyelenggaraannya.
Belum lagi, untuk kebutuhan kegiatan verifikasi faktual, keanggotaan, dan kepengurusan, serta alamat kantor parpol yang harus difaktualkan oleh jajaran KPU Provinsi, Kota dan Kabupaten.
“Tentu ini dibutuhkan anggaran yang harus diturunkan juga kepada jajaran KPU Provinsi, Kab/Kota, sesuai tahapan di bulan Oktober ini,” terang Yulianto. (OL-4)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved