Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut pihaknya melakukan pergeseran alokasi anggaran lantaran usulan tambahan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp5,6 Triliun masih dalam proses pencairan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pasalnya, anggaran 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun. Adapun pergeseran alokasi anggaran dilakukan untuk biaya tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada 14 Juni silam.
Baca juga: Jadi Buronan KPK, Mardani Maming Malah Keliling Berziarah
“Kami melakukan pergeseran alokasi angagran sesuai prioritas untuk mendukung tahapan yang saat ini sudah berjalan,” ujar Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/9).
Apalagi, kata Yulianto, tahapan pemilu bakal memasuki tahapan pendaftaran parpol pada 1-14 Agustus mendatang. Artinya, KPU membutuhkan anggaran yang belum cair untuk mendukung tahapan yang sudah berjalan.
Yulianto menegaskan bahwa pengajuan anggaran biaya tambahan untuk 2022 ini sudah dikoordinasikan dengan Kemenkeu, Badan Anggaran (Banggar) hingga Sekretaris Jenderal KPU.
Yulianto juga mengaku seluruh perlengkapan dan kebutuhan data yang diminta Kemenkeu sudah dilengkapi dan proses penelaahan telah selesai. Artinya, KPU kini tinggal menunggu Kemenkeu terkait hasil penelaahan tersebut. (OL-6)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved