Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo ajak para generasi yang lahir di Papua untuk bersatu mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara terkait adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Mari kita bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di tanah Papua,” ujar Wempi, Selasa (26/7).
Di lain sisi, dirinya mengatakan adanya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diyakini akan menghasilkan perubahan yang lebih baik.
Keyakinan itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai bakal dinikmati oleh para generasi yang akan datang.
Wempi juga berpesan agar para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut, di antaranya Bupati Nabire, Intan Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, serta para tokoh lainnya untuk merangkul masyarakat agar semakin bersatu menjadi lebih baik.
Terlebih, kekayaan sumber daya alam di bumi Papua sangat melimpah. Hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak di Papua agar dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya berdiri di sini tidak mewakili orang Papua. Saya berdiri di sini mewakili negara untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa negara memberikan kesempatan besar kepada orang Papua supaya bisa berdiri tegak lurus untuk membangun kesejahteraan yang mutlak bagi rakyat,” tambah Wempi. (OL-13)
Baca Juga: Gugatan PKS Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden akan Disidangkan di MK Hari Ini
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Sejumlah kendala dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan keadilan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi politik dan korupsi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyesalkan insiden pemberhentian seratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing guru honorer'.
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
PENGADU dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di DKPP, yakni CAT, akhirnya buka suara.
Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved