Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo ajak para generasi yang lahir di Papua untuk bersatu mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara terkait adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Mari kita bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di tanah Papua,” ujar Wempi, Selasa (26/7).
Di lain sisi, dirinya mengatakan adanya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diyakini akan menghasilkan perubahan yang lebih baik.
Keyakinan itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai bakal dinikmati oleh para generasi yang akan datang.
Wempi juga berpesan agar para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut, di antaranya Bupati Nabire, Intan Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, serta para tokoh lainnya untuk merangkul masyarakat agar semakin bersatu menjadi lebih baik.
Terlebih, kekayaan sumber daya alam di bumi Papua sangat melimpah. Hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak di Papua agar dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya berdiri di sini tidak mewakili orang Papua. Saya berdiri di sini mewakili negara untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa negara memberikan kesempatan besar kepada orang Papua supaya bisa berdiri tegak lurus untuk membangun kesejahteraan yang mutlak bagi rakyat,” tambah Wempi. (OL-13)
Baca Juga: Gugatan PKS Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden akan Disidangkan di MK Hari Ini
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Menurutnya, kekuasaan juga merupakan tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memastikan keadilan dirasakan seluruh masyarakat.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
Menurutnya, mekanisme restoratif bukan penyimpangan, melainkan bagian resmi dari sistem hukum pidana nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, sejalan dengan keadilan
Dalam film Niken berperan sebagai ibu hamil dan dituntut melakukan adegan aksi
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved