Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk mensikronkan data antara Korlantas, PT Jasa Raharja, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
"Kita sedang mengkonsepkan single data biar sama semua biar kita semua tahu," tutur Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus dalam keterangannya, Jumat (22/7/2022).
Lebih lanjut Yusri menjelaskan, single data ini bertujuan untuk menyelaraskan data dari ketiga instansi tersebut. Sehingga, kata Yusri, perbedaan pencatatan data kendaraan bermotor antar instansi yang dilakukan di Samsat bisa diminimalisir dan pendataan pajak lebih akurat.
Baca juga : Mahfud Bilang Sri Mulyani Dapat Data Keliru, Kemenkeu: Kami akan Koordinasi
"Kalau kami sih sebenarnya mengharapkan kepolisian ini adalah bagaimana single data ini bisa berjalan data itu bisa valid semuanya," imbuhnya.
Terlebih lagi, kata Yusri, Korlantas telah memiliki sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menertibkan pengendara yang belum bayar pajak. Sebab itu, dia berharap masyarakat semakin taat pajak untuk pembangunan yang lebih baik.
"Masyarakat harus tahu juga bahwa dari hasil pajak kendaraan bermotor ini bisa membantu pemerintah membangun infrastruktur. Tentang jalan seperti apa, bahkan dengan teknologi-teknologi. Dari mana, ya dari masyarakat juga (pajak)," imbuhnya.
Sebagai informasi, sumbangan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah. Berdasarkan data PT Jasa Raharja, tercatat sebanyak 40 juta dari total 103 juta kendaraan di Indonesia belum membayar sumbangan wajib.
Akibatnya, negara kehilangan pendapatan dari sektor PKB. Hingga kini, tercatat negara hilang pendapatan sampai Rp 100 triliun lebih akibat lebih dari 50 persen kendaraan belum bayar pajak. (OL-13)
Take It Slow ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang membayangkan rasanya berkendara di malam hari dengan pasangannya sambil mendengarkan lagu slow bersama.
Gentle Agreement menceritakan tentang hasrat membara antara dua insan yang menyatu dan melebur tanpa perlu adanya sebuah status atau ikatan pasti.
Dalam Nduwur Gunung, keduanya berhasil menangkap esensi rasa sepi dan dingin yang sering dirasakan seseorang ketika berada di puncak gunung.
Single Punokawan, Don't You Worry, mengusung tema positif, dan mengingatkan pendengar untuk tidak khawatir dan tetap optimis menghadapi segala rintangan hidup.
Lagu 17 Juni merupakan salah satu karya Pascal Meliala, sebuah lagu yang ditulisnya pada 2014 dan kemudian diperbaharui oleh Brigita Meliala (Idgitaf) pada 2019.
Jika sebelumnya lagu ini memiliki irama yang sedikit medium beat, Lalahuta menghadirkan nuansa yang berbeda untuk lagunya
Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
DIREKTUR Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah mengatakan, lakukan tiga hal ini agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. “Pertama, didasarkan pada data kependudukan yang akurat.
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
PERKUMPULAN Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menggelar kegiatan Musyawarah Daerah bersama ratusan kepala daerah di seluruh Karawang untuk sinkronisasi program.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menilai, apa yang dikerjakan Mensos, semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan, agar salur bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved