Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN MPR RI berkunjung ke DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi antara Partai Nasdem dan MPR RI, utamanya jelang kontestasi pemilu 2024.
Dalam pertemuan ini kedua pihak sepakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu 2024 yang lebih berkualitas. Partai Nasdem dan MPR RI ingin pesta demokrasi nanti bisa mengedepankan kepentingan dan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok.
"Kita sepakat konsolidasi seluruh elemen masyarakat yang mengarah pada membangun kesadaran bersama bahwa pemilu 2024 akan jauh lebih memberikan nilai kualitas dan mementingkan persatuan anak bangsa di atas kepentingan para calonnya masing-masing," ungkap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Jumat (1/7).
Hal ini pun direspon positif oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Ia menyebut ada diskusi terkait posisi MPR dalam parlemen bisa mengambil bagian dalam proses demokrasi politik di Indonesia.
"Pertemuan ini salah satunya bisa mencari solusi permasalahan bangsa terutama ketatanegaraan dan konstitusi dengan melibatkan MPR," tutur pria yang akrab disapa BamSoet ini.
Baca juga: MPR Berharap Kembalikan Marwah Menjadi Lembaga Tertinggi Negara
Menurut Bamsoet, Surya Paloh mengusulkan agar MPR mengundang calon presiden (capres) yang maju di Pilpres 2024 untuk menyampaikan visi dan misinya serta wawasan kebangsaan di hadapan anggota MPR.
"Kita akan memiliki calon-calon presiden. Bang Surya tadi bilang ada baiknya saya dan teman-teman di parlemen mengundang capres-capres untuk menyampaikan visi misi di depan MPR," imbuhnya.
Atas saran tersebut, ia selaku pimpinan akan mempertimbangkan gagasan tersebut untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945.
"Kita akan mengkaji kembali UUD kita agar tujuan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan apa yang menjadi semangat hasrat dan keinginan pendiri bangsa," katanya.
Dalam kunjungan ke DPP Partai Nasdem itu, Bamsoet didampingi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, dan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat.
Pimpinan MPR tidak hanya menyambangi Partai Nasdem saja, melainkan seluruh partai politik akan didatangi. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu mengunjungi PPP pada pagi hari tadi. (A-2)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved