Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya pendayagunaan media sosial bagi humas pemerintahan.
Saat ini, kata Suhajar, banyak kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu menangkap peluang dengan menggunakan media sosial untuk dapat menyebarkan berbagai informasi capaian kinerja pemerintahan.
"Kita harus pandai memasarkan kebaikan-kebaikan," kata Suhajar, Rabu (29/6).
Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Cegah Ekstremisme di Media Sosial
Pengelolaan media sosial di era kini menjadi penting dilakukan agar masyarakat mengetahui apa saja yang pemerintah lakukan. Dengan kata lain, media sosial menjadi media pemasaran bagi produk-produk informasi yang dikemas pemerintah untuk masyarakat.
Tak hanya itu, pesan yang disampaikan melalui media sosial juga perlu menarik. Karena itu, Suhajar menilai workshop penting dilakukan agar kualitas pengelolaan penyebaran informasi semakin masif.
"Jangan sampai kita suka-suka dengan gaya kita, kita harus menyadari pentingnya ini, agar media yang kita pegang sebagai corong bisa sampai ke masyarakat dan itu menarik," tutur Suhajar. (OL-5)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved