Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membahas daftar pemilih untuk kebutuhan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru wilayah Papua.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan pihaknya masih membahas hal tersebut dengan Mendagri Tito Karnavian.
Baca juga: Pemekaran Papua Berdampak pada Kebutuhan Revisi UU Pemilu
"Sekarang sedang kami bahas bersama, agar bisa dijalankan pemilu nanti," ujarnya, Rabu (29/6).
Setelah tiga provinsi baru disepakati, pemerintah bekerja cepat menyiapkan berbagai kebutuhan untuk provinsi baru. Khususnya, untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kemendagri Valentinus Sudarjanto Sumito menyebut pembahasan akan berlangsung cukup lama, karena dibutuhkan kecermatan. Nantinya, dilakukan penyesuaian data pemilih.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan
"Akan dilakukan penyesuaian," kata Valentinus.
Sebelumnya DPR, DPD dan pemerintah telah menyepakati pemekaran tiga daerah di Papua menjadi provinsi baru. Rinciannya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Rancangan aturan terkait keputusan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna DPR.(OL-11)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved