Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membahas daftar pemilih untuk kebutuhan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru wilayah Papua.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan pihaknya masih membahas hal tersebut dengan Mendagri Tito Karnavian.
Baca juga: Pemekaran Papua Berdampak pada Kebutuhan Revisi UU Pemilu
"Sekarang sedang kami bahas bersama, agar bisa dijalankan pemilu nanti," ujarnya, Rabu (29/6).
Setelah tiga provinsi baru disepakati, pemerintah bekerja cepat menyiapkan berbagai kebutuhan untuk provinsi baru. Khususnya, untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kemendagri Valentinus Sudarjanto Sumito menyebut pembahasan akan berlangsung cukup lama, karena dibutuhkan kecermatan. Nantinya, dilakukan penyesuaian data pemilih.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan
"Akan dilakukan penyesuaian," kata Valentinus.
Sebelumnya DPR, DPD dan pemerintah telah menyepakati pemekaran tiga daerah di Papua menjadi provinsi baru. Rinciannya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Rancangan aturan terkait keputusan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna DPR.(OL-11)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved