Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) melebur ke dalam Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Kesepakatan itu lahir setelah kedua belah pihak menjalin komunikasi intens yang pada akhirnya memiliki visi dan misi yang sama.
Didukung ribuan kader dari 34 provinsi di Indonesia. PKR memutuskan tampil di ajang pemilu 2024.
Kongres PKR digelar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Minggu (12/6/22).
"PKR memiliki arti Partai Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan rakyat harus diwujudkan, dan kesejahteran rakyat harus diwujudkan dan PKR harus maju bersama anggotanya," ujar mantan Ketua Umum PKNU yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan PKR, Choirul Anam kepada awak media
"Bersama kita semua, kedaulatan harus ditangan rakyat, dan saya melihat visi dan misi jelas sekali hampir sama dengan PKNU," jelas Choirul.
Choirul Anam menegaskan keputusan untuk maju bersama PKR setelah sebelumnya menyelenggarakan muktamar/kongres di atas kapal laut.
Baca juga: KPU: Durasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 15 Hari Kerja
"Sekarang PKNU perlu mengubah, baik itu nama, ADRT maupun personelnya, karena di Nahdlatul Ulama (NU) sendiri, NU tidak mau berpolitik praktis," katanya
Apalagi setelah PKNU sering disebut partai NU, "Jadi harus diubah, bukan partai NU, dulu sering disebut partai kebangkitan NU dan akhirnya pada bulan Maret saya bertemu dengan pak Sigit, saya tanya, bagaimana perjuangan PKR," terangnya
Saat ini, SK pada masa transisi dari PKNU menjadi PKR tengah berproses di Kemenkumham.
Choirul Anam pun memastikan dirinya secara pribadi akan langsung melakukan komunikasi dengan kementerian terkait agar SK tersebut segera diturunkan.
“Namun demikian, belum turunnya SK antusias masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia begitu luar biasa untuk datang ke kongres ini," katanya.
"Kami tentu bersyukur. Dan tentunya harus ada Kolaborasi yang baik antara PKNU yang kini berubah jadi PKR,” jelas Choirul Anam.
Sementara itu. Ketua Umum PKR, Tuntas Subagyo menegaskan optimisme yang dimiliki pihaknya bukan tanpa alasan.
"Terbentuk atas dasar komunikasi yang melekat antara dirinya dengan mantan Ketua Umum PKNU, Choirul Anam menjadikan PKR semakin mengakar hingga masyarakat tingkat terbawah," tuturnya.
“Tim kami sudah terbentuk di 34 provinsi di Indonesia hanya dengan waktu 6 bulan. Bersama PKNU yang sepakat berubah menjadi PKR, kami yakin akan mampu berlaga pada pemilu 2024,” jelas Tuntas. (RO/OL-09)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
Menurutnya ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved