Pakar: Seandainya Mau E-voting, Anggaran Pemilu tidak Sampai Rp76,6 T

GURU Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk merespons besaran biaya Pemilu 2024 yang mencapai angka Rp76,6 triliun. Hal ini lantaran penyelenggara pemilu masih menyertakan biaya antisipasi pascapandemi covid-19.

"Biaya pemilu besar karena masalahnya kita tidak yakin pascacovid ini sudah selesai, jadi anggaran untuk antisipasi kesehatan itu juga besar," tutur Hamdi saat dihubungi Metro TV, Kamis (9/6/2022).

Besarnya biaya Pemilu 2024, kata Hamdi, salah satunya karena alokasi kenaikan anggaran yang cukup besar untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Dulu kan dikritik waktu Pemilu 2019 banyak petugas tumbang karena kerja keras berhari-hari tapi honornya kecil. Jadi ada tambahan biaya besar untuk menaikkan honor KPPS," ungkapnya.

Maka dari itu, ia mendorong dilakukannya digitalisasi pemilu untuk menekan biaya Pemilu 2024 yang sudah disepakati. Meski bukan berbentuk e-voting, penyelenggaraan pemilu dinilai bisa berjalan optimal apabila dibantu pemanfaatan teknologi.

"Jadi, optimalisasi penyelenggaraan pemilu bisa dibantu kalau pemanfaatan teknologi itu maksimal. Seandainya kita mau e-voting, bisa turun sampai sepertiganya. Tapi kita kan nggak mau itu," tuturnya.

DPR dan KPU sebelumnya sepakat biaya pesta demokrasi tersebut sebesar Rp76,6 triliun. Jumlah tersebut diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Angka ini meningkat dari anggaran pemilu tahun 2014 sebesar Rp16 triliun dan Pemilu 2019 Rp27 triliun. 

Sementara itu, untuk honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang. Sebelumnya honor KPPS pada 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada 2019 sebesar Rp1,8 juta kini dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta. (Ren/A-3)