Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut jumah pemilih telah mencapai 190 juta jiwa untuk Pemilu 2024 mendatang. Angka itu berdasarkan pemutakhiran data pemilih per Maret 2022.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengemuakan pihaknya telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Baca juga: Realisasi Jaring Pengaman Sosial Jokowi Dinilai Bantu Tekan Kemiskinan
"Tahun 2022 KPU telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, jumlah PDPB sampai dengan bulan Maret 2022 190.573.769," tutur Hasyim, Kamis (26/5).
Hasyim membeberkan dari total jumlah pemilih, ada 88.516 pemilih baru, dan 135.954 pemilih tidak memenuhi syarat. Hasyim menerangkan terdapat 695.102 TPS disiapkan KPU untuk Pemilu Serentak 2024.
Kemudian, jumlah penyelenggara pemilu di KPU Pusat, Provinsi, kabupaten maupun kota hingga badan Adhoc untuk pesta demokrasi 2024 sebanyak 7,6 juga orang. Untuk SDM KPU sendiri mencapai 14.552 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Adapun data per-Maret 2022 ini, kata Hasyim, untuk keperluan Pemilu 2024 terkait jumlah pemilih, jumlah TPS dan jumlah Badan Adhoc. (OL-6)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved