Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENYIDIK pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung mulai memeriksa dua anak buah Lin Che Wei (LCW) sebagai saksi.
Pemeriksaan dilakukan dua hari setelah LCW alias Weibinanto Halimjati ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi fasilitas izin ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan dua saksi yang diperiksa berinisial APP dan MW. Keduanya merupakan analis pada PT Independent Research & Advisodry Indonesia. LCW diketahui menjabat sebagai pendiri dan penasihat kebijakan/analisa perusahaan tersebut.
Baca juga: Kejaksaan Agung Usut Pihak yang Bawa Lin Che Wei ke Kemendag
"APP dan MW diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tipikor dalam pemberitan fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022," ujar Ketut dalam keterangan resmi, Kamis (19/5).
Selain diperiksa sebagai saksi untuk LCW, penyidik juga mendalami pengetahuan keduanya terkait empat tersangka yang telah ditetapkan Kejagung sebelumnya.
Adapun satu saksi lain yang diperiksa di samping APP dan MW, berinisial YB selaku Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Dalam laman resminya, https://cp.co.id/, perusahaan tersebut bergerak di bidang industri pengolahan makanan.
Baca juga: Penyidikan Korupsi Minyak Goreng jangan Ditumpangi Isu Politik
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tipikor dimaksud," jelas Ketut.
LCW ditersangkakan karena berperan mengondisikan pemberian izin persetujuan ekspor dari Kemendag ke beberapa perusahaan. Kegiatan itu dilakukan bersama tersangka Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
Tiga tersangka lain merupakan pihak swasta, yaitu Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Lalu, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA selaku dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.(OL-11)
Pemeriksaan untuk menggali kasus dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Tahun 2010-2022.
PENUNJUKAN Mahfud MD menjadi cawapres nomor urut 3 menguak tabir kontroversi terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tugas tim penindakan tetap berjalan meski pemilihan umum (pemilu) sedikit lagi sampai tahapan pencoblosan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
KORUPSI adalah kejahatan luar biasa yang mesti diberantas. Namun, tahukah Anda bahwa Undang-undang telah mengidentifikasi ada 30 jenis korupsi?
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Kenaikan tersebut banyak dikeluhkan pembeli dan pedagang karena harga minyak curah di pasaran sudah mencapai Rp17 ribu per kilogram dan minyakkita Rp16.500 per liter.
PENAIKAN harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp15.700 akan memengaruhi harga pangan yang bahan baku menggunakan minyak goreng.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan penaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter Rp15.700 per liter sudah berlaku.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved