Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan upaya memperkuat kualitas para pegawai dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Upaya ini salah satunya melalui gelaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Jumat (13/5).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung F Kantor Kemendagri ini, dilanjutkan dengan halalbihalal di lingkungan Ditjen Bina Keuda.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni mengatakan, Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk menguatkan kapasitas diri dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Setelah menjalani puasa satu bulan penuh selama Ramadan, umat muslim berlatih menahan banyak hal, mulai dari emosi, keinginan buruk, dan menahan sifat tak terpuji lainnya. Diharapkan, puasa tersebut dapat menuntun perilaku ke arah yang lebih baik.
“Satu bulan penuh kita ditempa, dan mudah-mudahan dengan pelajaran dengan tempaan satu bulan ini bisa berpengaruh kepada kita, bisa mempengaruhi kepada kita untuk selanjutnya satu tahun ke depan bisa lebih baik lagi,” harap Fatoni.
Selain itu, Fatoni mengajak para pegawai Ditjen Bina Keuda untuk selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi. Salah satunya, bersyukur karena di masa pandemi tetap memiliki pekerjaan, penghasilan, dan kesehatan.
“Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah diberikan Tuhan kepada kita dan sudah selayaknya kita terus bersyukur,” ujarnya.
Fatoni juga mengajak para pegawai agar dapat membangun lingkungan kerja yang damai dan menyenangankan. Sebagai tempat yang sering dikunjungi, para pegawai wajib menciptakan suasana kantor yang nyaman, menyenangkan, bersih, dan indah. Ia berharap, para pegawai tetap menjaga kekompakan, solidaritas, soliditas, dan silaturahmi.
“Kita juga terus memperbaiki kinerja kita, setiap hari bisa kita memperbaiki pelayanan kita, pelayanan yang sudah baik masih bisa kita perbaiki lagi, yang sudah diperbaiki masih bisa ditingkatkan lagi,” ujar Fatoni.
Pada kesempatan itu, Ditjen Bina Keuda juga menghadirkan Ustaz Taufiqurrahman untuk memberikan tausiah.
Kehadiran Ustaz Taufiqurrahman tersebut, kata Fatoni, untuk memotivasi dan mengingatkan kembali para pegawai agar dapat memperbaiki diri serta meningkatkan kinerja pelayanan. (OL-8)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved