Pembentukan DOB Papua Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua didasarkan pada aspirasi masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Pemerintah, sambungnya, tidak mungkin tiba-tiba bergerak tanpa ada data yang bisa mendukung jalannya kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan, Mahfud menyebut sebanyak 82% masyarakat setempat menginginkan adanya pemekaran.

"Sebanyak 82% itu memang rakyat Papua. Mereka minta pemekaran itu," ujar Mahfud selepas mendampingi Presiden Joko Widodo menemui perwakilan Majelis Rakyat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/4).

Baca juga : Hadir Sebagai Saksi, Mardani Akui Tandatangan SK IUP di Kalsel

Sekalipun ada pihak yang menolak DOB, menurutnya itu wajar saja. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada yang menyambut positif dan negatif. Yang terpenting, lanjut Mahfud, semua itu dilakukan dengan serius untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

"Memang terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju ada yang tidak, tapi tidak ada sesuatupun di negeri ini yang langsung disetujui oleh semua orang," tuturnya.

Ia mengatakan, pertemuan dengan MRP berjalan dengan baik. Mereka menyampaikan informasi secara langsung kepada Presiden Joko Widodo sekaligus mengundangnya ke kantor pusat di Papua.

"Presiden menyatakan siap. Nanti pada saatnya pasti ke sana. Papua itu menjadi bagian yang secara khusus diperhatikan presiden. Ke provinsi lain, presiden itu hanya dua atau tiga kali, tapi ke Papua sudah 14 kali," tandasnya. (OL-7)