Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) angkat bicara terkait polemik kelangkaan minyak goreng dan kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan disampaikan, penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah Kejaksaan Agung yang harus di apresiasi.
"Namun kami berharap penyidikan sampai ke akar-akarnya. Sampai tuntas. Persoalan minyak goreng yang merugikan rakyat serta merugikan negara ini harus diusut sampai ke akar permasalahannya," tegasnya, Sabtu (23/04/2022).
Dendy menilai, dalam hal ini, kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) patut dipertanyakan. Karena telah lalai dalam mengontrol struktur jajarannya. Serta patut dicurigai apakah ada keterlibatan Mendag dalam tindakan yang dilakukan jajarannya tersebut, yang telah ditetapkan tersangka.
"Kami berharap Pak Presiden (Joko Widodo) mengevaluasi Menteri Perdagangan serta mencopot jabatannya sebagai menteri, karena telah lalai dalam mengontrol jajarannya. Jika kelanjutan proses oleh Kejasaan Agung membuktikan Mendag mengetahui atau adanya keterlibatan, maka harus diproses sesuai ketentuan," lanjutnya.
Baca juga: Lili Pintauli Dianggap Tidak Layak Lagi Jabat Pimpinan KPK
Dendy menduga, ada keterlibatan menteri bersangkutan dalam kasus yang tengah ditangani kejaksaan tersebut. Sebab, bagaimana mungkin kebijakan yang diambil tak diketahui menteri sebagai pimpinan lembaga (kementerian).
Lebih dari itu, dorongan agar Mendag dicopot dari jabatannya sebagai menteri, karena tak mampu mengamankan pasokan minyak goreng, hingga terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu.
"Ini negara seperti kalah dengan mafia. Yang menjadi korbannya masyarakat. Harus ada evaluasi dari Pak Presiden terhadap jajaran kabinetnya. Mendag ini tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Kelangkaan minyak goreng sejak beberapa waktu lalu, sudah cukup menjadi alasan kuat untuk pencopotan," kata Dendy tegas.
Dendy juga menyampaikan akan turun ke jalan jika mendag tidak bertanggung jawab terkait persoalan minyak goreng.(Ant/OL-4)
Presiden memilih tidak menanggapi isu yang entah darimana asal muasalnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved