RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) akan mengembalikan fungsi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagai lembaga yang bertugas melakukan penomoran sebuah UU.

Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). "Pengundangan kembali ke Setneg seperti sebelum tahun 2005," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/4).

Baleg dan pemerintah sendiri telah selesai melakukan pembahasan dan pengesahan RUU PPP yang selanjutnya akan di bawa ke dalam sidang paripurna DPR pasca masa reses mendatang. Dalam RUU tersebut, kewenangan pengundangan dikembalikan ke Kemensetneg sebagaimana sebelum 2005.

"Penomoran UU itu pada dasarnya ada di Setneg, sehingga perubahan ketentuan ini pada dasarnya untuk memudahkan kerja," ungkap Awiek lebih lanjut.

Adapun, bunyi pasal yang mengubah kewenangan penomoran UU dari Kemenkumham ke Kemensetneg dalam RUU PPP yaitu, Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 85 ayat (1) RUU PPP.

"Ya bunyi pasalnya begitu," ungkap Awiek. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain