Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan anggaran pemilu 2024 berpotensi kembali turun. Hal itu merupakan bagian kesepakatan rapat kerja bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Anggaran dari KPU kan yang diajukan semula sekitar Rp86 triliun. Kemudian, sudah direview diajukan Rp76,6 triliun. Nah, ini kan masih direview lagi," ungkap Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4).
Baca juga: Presiden Pastikan Ketersediaan Anggaran untuk KPU dan Bawaslu
Lebih lanjut, dia menjelaskan potensi pemangkasan anggaran pemilu 2024 dikarenakan pemerintah bakal mengupayakan pengadaan sejumlah aspek. Misalnya, pembiayaan infrastruktur kantor dan gudang logistik di daerah.
Hasyim mengatakan bahwa pemerintah telah menyatakan niat untuk membantu KPU terkait pengadaan infrastruktur. Dalam hal ini, melalui bantuan pemerintah daerah.
Baca juga: Kemendagri Ungkap Tantangan Pemilu Serentak 2024
"Pak Mendagri juga mengatakan akan menerbitkan surat edaran. Itu pasti akan dijadikan pembahasan kira-kira apa saja, daerah mana saja yang akan dimintakan KPU dukungan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," paparnya.
Namun, pihaknya belum menyebut daerah mana yang membutuhkan bantuan infrastruktur tersebut. Hal itu bakal dikaji lebih dalam oleh KPU.
Lalu, hal kedua ialah terkait anggaran penanganan covid-19, termasuk APD. Akan tetapi, belum diketahui besaran efesiensi anggaran yang akan dilakukan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.(OL-11)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved