Kejagung tidak Menahan Purnawirawan TNI yang Jadi Tersangka Peristiwa Paniai

PENYIDIK Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung tidak menahan purnawirawan TNI berinisial IS usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi, menyebut alasan tidak ditahannya IS karena yang bersangkutan masih kooperatif selama proses pemeriksaan.

Hal senada juga disampaikan JAM-Pidsus Febrie Adriansyah yang ditemui di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Jumat (1/4).

Febrie mengatakan penahanan seorang tersangka tergantung kepentingan penyidik.

"Kalau penyidik melihat tidak perlu ditahan kan, kepentingannya tidak ada, dia tidak melarikan diri, ya itu mungkin enggak (ditahan) lah," ujar Febrie.

Kejagung menersangkakan IS berdasar Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/A/Fh.1/04/2022 tanggal 1 April 2022 yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik. Ia dijerat dengan Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 9 huruf a jo Pasal 7 huruf b dan Pasal 40 jo Pasal 9 huruf h jo Pasal 7 huruf b UU Pengadilan HAM dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.

Menurut Febrie, saat peristiwa di Paniai terjadi, 7 dan 8 Desember 2014, IS menjabat sebagai perwira penghubung di Komando Distrik Militer (Kodim) Paniai. IS dinilai bertanggung jawab dalam peristiwa yang menewaskan empat orang serta melukai 21 orang itu. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama