Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan pembahasan mengenai anggaran pemilihan umum (pemilu) 2024 diupayakan bulan ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Hal itu ia utarakan merespons kepastian anggaran pemilu yang belum ditetapkan. Saat ini, DPR tengah melakukan masa reses dan akan kembali bersidang pada 14 Maret 2021.
"Dalam masa persidangan bulan ini sepertinya akan dibahas," tutur Ilham, ketika dihubungi mediaindonesia.com, Selasa (8/3).
KPU, ujar Ilham, tengah penyisiran pos anggaran yang bisa dilakukan efisiensi. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, DPR RI dan pemerintah meminta KPU untuk melakukan rasionalisasi.
"Kita sedang terus sisir kemungkinan-kemungkinan item mana saja yang akan dirasionalisasi," ujarnya.
Baca juga: DPR Siap Tancap Gas Bahas Persiapan Pemilu 2024
Diketahui, KPU RI mengusulkan pagu anggaran untuk pemilu serentak 2024 sebesar Rp76 triliun yang dibagi dengan tahun jamak (multiyears). Untuk 2022 sekitar Rp8 triliun atau 10,52%, lalu 2023 sebesar Rp17, 4 triliun atau 22,78%, pada 2024 sebesar Rp49 triliun atau 64,01% dan pada 2025 diajukan sebesar Rp2,06 triliun atau 2,69%.
Menurut Ilham pengeluaran terbesar digunakan untuk honor badan ad hoc atau penyelenggara di lapangan seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan catatan KPU, ada sekitar 7 juta sumber daya manusia termasuk tenaga honor dan untuk anggota kesekretariatan yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) berjumlah 14. 578 orang. (P-5)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
KEJAKSAAN DI Yogyakarta mulai menelisik kemungkinan terjadinya dugan penyelewengan ataupun korupsi pada dana pelantikan anggota KPPS seperti yang dialami KPPS Sleman dan KPPS Kulonprogo.
MOMEN pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral karena cuma diberi sepotong roti dan air putih. Ini respons Komisi Pemilihan Umum (KPU).
sampai saat ini APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dana pendukung anggaran pemilu 2024 belum juga ditetapkan.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah sejak awal sudah menyepakati anggaran pemilu 2024 senilai Rp76,6 triliun, termasuk pemilu putaran kedua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved