Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai ketakutan koruptor adalah miskin dan bukan mendekam di penjara. Dia pun mendorong optimalisasi perampasan aset koruptor dari hasil tindak kejahatan korupsi untuk dikembalikan ke negara.
"Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, tapi kemiskinan," kata Mahfud dalam acara Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group secara daring, hari ini.
Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata Mahfud, masih banyak ditemukan modus pemindahan aset dari hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu hanya diambil sesuai dengan kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi.
Baca juga: Polri Minta Restu Pengadilan untuk Sita Aset Indra Kenz
"Seolah-olah penjara tidak menjadi soal bagi mereka asal dompetnya masih tebal. Anak dan istri masih hidup enak, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena aset hasil korupsi masih bisa disembunyikan untuk kemudian digunakan," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, kondisi itu perlu disikapi melalui forum internasional, salah satunya momentum G20. Lewat perhelatan tersebut bisa dimaksimalkan dalam hal pencegahan modus-modus pencucian uang hingga penyembunyian uang koruptor dengan kerja sama lintas negara.
"Upaya tersebut diharapkan dapat mendeteksi modus-modus penyembunyian aset seperti modus transaksi dagang internasional, modus penyelundupan uang tunai, modus perdagangan saham, dan sebagainya," ucap Mahfud. (OL-4)
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ingatkan RUU Perampasan Aset jangan jadi celah 'hanky-panky' atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum.
Sulit menepis kecurigaan publik bahwa ada kekuatan besar yang ikut memengaruhi arah penegakan hukum.
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
Karena itu, Baznas diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, melainkan juga mengedepankan pendekatan pendidikan melalui program beasiswa yang lebih masif dan berkelanjutan.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved