Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar tahapan kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat dipersingkat. Dalam draft rancangan Peraturan Komisi Pemilahan Umum (PKPU) Pemilu 2024, kampanye digelar selama 120 hari.
"Kami berpendapat selama 90 hari atau tiga bulan," ujar Tito dalam rapat kerja bersama penyelenggara pemilu dan Komisi II DPR, di Gedung DPR, hari ini.
Tito menilai waktu kampanye yang digelar selama tiga bulan sudah cukup. Sebab, perkembangan teknologi memudahkan peserta pemilu.
"Kami kira denhan adanya ITE adanya sosial media, kami kira ini waktunya (kampanye) cukup," jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Setuju Pemungutan Suara Pemilu 2024 Digelar 14 Februari
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 selama tujuh bulan. Hal ini menyesuaikan masa kampanye Pemilu 2019.
"Menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu selama 209 hari atau tujuh bulan," kata Ketua KPU Ilham Saputra saat rapat kerja dengan Komisi II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 September 2021.
Masa kampanye sempat diusulkan selama 120 hari atau empat bulan. Kampanye mulai 21 Oktober 2023 hingga 17 Februari 2024.
KPU memperpanjang durasi kampanye untuk mempersiapkan logistik pemilu. Waktu empat bulan dinilai tidak cukup. (OL-4)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved