Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mendorong untuk RUU TPKS disahkan secepatnya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Kamis (23/12) memastikan RUU tersebut akan disahkan menjadi inisiatif DPR pertama pada Rapat Paripurna Januari 2022.
“Waktu Paripurna kemarin semua terhipnotis dengan pernyataan sahabat Luluk Nur Hamidah. Akhirnya semua ketua Fraksi setuju RUU TPKS harus menjadi keputusan inisiatif DPR pertama dalam Paripurna usai reses ini," ujarnya, kemarin.
Menurut Wakil Ketua DPR ini korban kekerasan seksual sudah sangat banyak dan takut bersuara karena tidak ada payung hukum yang melindungi mereka. Namun sahnya UU TPKS bukan satu-satunya jalan menuntaskan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: MPR: Pimpinan DPR Harus Percepat Pengesahan RUU TPKS
“RUU TPKS ini memang prioritas dan stragis untuk segera kita sahkan. Tetapi tidak cukup, karena hari ini RUU TPKS hanya salah satu jalan mengatasi, yang paling parah adalah kita sudah sampai pada darurat kekerasan dan pelecehan seksual,” tuturnya.
Dia pun mengusulkan dua gerakan sekaligus mencegah kekerasan seksual. Pertama pemerintah dan seluruh kebijakan harus mengambil langkah tegas, agresif dan represif untuk memberi efek jera yang optimal bagi setiap pelaku kekerasan seksual.
“Yang kedua adalah gerakan massif dari seluruh kekuatan masyarakat mengantisipasi darurat kekerasan seksual. Itu bisa dilakukan melalui gerakan pendidikan, literasi, dan kesadaran bahaya kekerasan seksual. Karena banyak kasus muncul karena ketidakpahaman dan informasi yang sangat terbatas," tegasnya. (OL-4)
Penguatan fungsi dan wewenang DPD RI ini penting sekali. Di era Presiden Jokowi, revisi UU MD3 justru telah mereduksi dan mengurangi kewenangan DPD RI.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Feri Amsari mengkritisi cara kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini bekerja hanya berdasarkan pesanan dan kepentingan politik.
Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.
Ketidakseriusan DPR tersebut terbaca dari minimnya dinamika pelaksanaan fungsi legislasi semenjak masa sidang IV dibuka.
DOSEN dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyampaikan keresahannya terkait mayoritas aktor politik di Indonesia tidak menjalankan cita-cita dari para pendiri bangsa.
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji tidak diperlukan
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan bahwa rakyat jangan jadi penonton pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Waketum DPP Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan.
Viva Yoga mengatakan tak heran dengan hasil simulasi pasangan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan duet Ganjar - Erick mendapatkan elektabilitas tertinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved