Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, DPR RI sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk terus berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, dengan integritas dan ketulusan, DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
“DPR RI berkomitmen untuk terus melangkah maju, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat demokrasi, dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar politikus dari Partai Gerindra pada Kamis (17/8).
Baca juga: Puan Maharani Ajak Ciptakan Harmoni Menuju Indonesia Lebih Maju
Diketahui, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan dari sisi legislasi, DPR RI Periode 2019-2024 telah berhasil mengeluarkan sebanyak 64 undang-undang (UU).
Puan juga memastikan akan menuntaskan setiap pembahasan RUU secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat.
Baca juga: Komisi IV DPR Segera Bentuk Tim Panja Atasi Masalah Polusi Udara
Adapun produk legislasi yang telah dilahirkan DPR bersama Pemerintah adalah Komisi I DPR sebanyak 6 Undang-Undang (UU), Komisi II DPR sebanyak 26 UU, Komisi III DPR sebanyak 6 UU, Komisi V DPR sebanyak 1 UU, Komisi VI DPR mengeluarkan 5 UU dan Komisi VII DPR menghasilakan 1 Undang-undang, sedangkan Komisi IX DPR mengeluarkan 1 UU, Komisi X DPR menghasikan 2 UU, serta Komisi XI DPR menghasilkan 5 Undang-Undang.
Sementara itu Badan Legislasi (Baleg) DPR menghasilkan 7 Undang-Undang, Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 UU selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus (Pansus) DPR menghasilkan 3 UU. (RO/S-4)
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji tidak diperlukan
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan bahwa rakyat jangan jadi penonton pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Waketum DPP Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menerima kehormatan dan apresiasi atas pemikiran sumbangsih dan keberaniannya dalam melakukan perubahan transformasi kesehatan Indonesia.
Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.
Keunggulan Prabowo-Gibran dinilai tidak mewakili kepentingan rakyat karena kepetingan utamanya mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi.
Anies menegaskan dirinya bekerja dengan menganut prinsip kesetaraan. Selain itu, semua izin bakal dipermudah jika menyangkut kepentingan publik.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak ‘keukeuh’ dan jor-joran membangun IKN.
Komunitas Stand Up Jakarta Barat (Jakbar) berkolaborasi dengan Masyarakat Sadar Risiko (Masindo) menyelenggarakan acara dengan tema “Eksplorasi Kebebasan Berekspresi yang Sadar Risiko”.
Maraknya intervensi oleh lembaga asing dalam penyusunan regulasi nasional berpotensi mencederai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved