Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Anggota KY selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai menyatakan, KY akan terus meningkatkan sinergi dengan stakeholder, seperti Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, masyarakat sipil dan akademisi, media, serta masyarakat.
"Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan dukungan semua elemen. Karena KY tidak berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat, bahwa ada peran masyarakat dalam membangun integritas hakim," papar Amzulian, Senin (20/12).
Menurut dia, KY juga menggiatkan peran publik sehingga lebih efektif dan berdaya guna untuk bersama-sama mewujudkan peradilan bersih. Partisipasi masyarakat ini sebagai elemen penting dalam upaya mereformasi peradilan sehingga lembaga peradilan selalu mengedepankan profesionalitas dan integritasnya.
"KY menyelenggarakan kegiatan edukasi publik secara tatap muka dan online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penting tersebut dalam meningkatkan integritas hakim. KY menggandeng perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya," terangnya.
Lebih lanjut, kata dia, KY akan terus menginformasikan pentingnya partisipasi publik ini melalui media sosial. KY juga sudah memanfaatkan media sosial dalam menerima respon publik terhadap layanan dan perkembangan informasi yang ada di KY. "Media sosial ini media yang tepat menyuarakan peradilan bersih, karena banyaknya generasi muda potensial yang dapat membantu KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya," kata Amzulian.
Selain itu, KY memiliki Juru Bicara dan tim humas yang mengemas isu-isu peradilan, pelaksanaan wewenang dan tugas KY, serta informasi lain yang menjadi hak publik. Salah satu capaian KY di tahun 2021 yaitu berhasil meningkatkan prestasi dalam penganugerahan Keterbukaan informasi Publik 2021 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian dengan menyandang gelar Informatif. KY memperoleh Informatif dengan perolehan nilai 95,41.
Capaian lainnya di bidang yang diampu Amzulian adalah sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 untuk Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk ruang lingkup Data Center, Help Desk, Pengelolaan Aplikasi dan Infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi KY.
"Predikat Informatif ini merupakan kali pertama diterima oleh KY sejak penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat sejak 2014. Prestasi lain adalah mempertahankan ISO 27001:2013 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Atas penghargaan ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras atas capaian ini. Jadikan prestasi ini menjadi kinerja lebih baik," pungkas Amzulian. (OL-15)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menilai Presiden Joko Widodo telah membajak lembaga negara dan menyalahgunakan sumber daya negara dalam Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved