Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT akan membangun sebuah gedung, yang pertama kali dibangun pengembang biasanya membuat pagar tinggi dan rapat di sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk memastikan hanya orang-orang berkepentingan yang berhak masuk dan memfilter pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demikian pula dalam membangun sistem informasi yang kompleks. Keamanan siber adalah yang pertama kali harus dirancang lebih dulu.
Hal itu dipaparkan pakar keamanan teknologi unformasi sekaligus CEO Xecure IT, Gildas Deograt Lumy pada Webinar Keamanan Siber menuju Identitas Digital Penduduk Indonesia, yang diselenggarakan Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia, Kamis (16/12).
"Saya suka dengan Dukcapil, karena baru mau bangun sistem sudah mikir keamanan sistemnya. Bukan sudah jadi baru mikirin security-nya," kata Gildas yang pernah menjadi tim inti pembentukan badan siber dan sandi negara ini.
Gildas menyoroti rencana penerapan Digital ID yang dilakukan Ditjen Dukcapil untuk menggantikan fungsi KTP elektronik. Ia menekankan dalam konteks membangun identitas digital jangan sampai mengabaikan aspek keamanan. Sebab, secara substansi terlepas dari teknologi pengamanan dan tata kelola sistem informasi semakin lama kondisinya makin fragile alias tidak aman.
Apalagi sistem keamanan yang dipakai masih dengan cyber security mindset 1980-an atau 1990-an, yakni dengan pola One Time Password (OTP).
"Saya pertama kali menginstall sistem berbasis OTP itu pada 1998. Aneh, kalo sekarang sudah 20 tahun lewat orang ramai masih mendorong supaya aman pakai OTP," ujarnya.
Hal fundamental menurut Gildas, adalah dibutuhkan strategi FASST dalam membangun Digital ID, yaitu fleksibel, agile, secure, simple, dan transformative.
Fleksibel berarti sistemnya mendukung pemanfaatan seluruh kegiatan pemerintah, masyarakat, dan bisnis serta mendukung kondisi internet di IndoneSia yang belum merata.
Agile, berarti mendukung kelincahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bisnis 4.0, dan Masyarakat 4.0.
Secure, berfungsi meningkatkan keamanan nasional dan menjamin kehandalan penggunaan, keamanan bertransaksi, dan perlindungan data pribadi.
Simple artinya mudah digunakan oleh masyarakat. Transformative, sebagai enabler atau membantu pencapaian tujuan transformasi digital Indonesia 4.0. Dukcapil. (RO/A-1)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved