Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan perkara bansos covid-19, yang sebelumnya menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Saat ini, pengembangan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, dengan berbekal hasil persidangan sebelumnya.
"Pengembangannya masih dalam proses penyelidikan. Ada penyelidikan yang sedang kami lakukan, untuk menindaklanjuti fakta yang terungkap di persidangan," jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa (26/10).
Jika sebelumnya kasus bansos yang diusut terkait suap, pengembangannya saat ini menyasar pengadaan barang dan jasa. KPK masih mengumpulkan bukti dan mendalami keterangan pihak terkait. Lembaga antirasuah juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk proses audit.
Baca juga: Juliari Batubara Dijebloskan ke Lapas Tangerang
"Kami menggandeng BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap penyaluran bansos tersebut," imbuh Alexander.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pengembangan itu belum naik ke penyidikan. Namun, jika bukti yang diperlukan dalam penyelidikan sudah solid, gelar perkara segera dilakukan dengan penetapan tersangka.
Adapun kasus korupsi bansos covid-19 bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2020. Selain Juliari, ada empat orang lain yang dijerat KPK. Rinciannya, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
Baca juga: KPK Setor Denda Eks Menteri Koruptor Bansos Rp500 Juta ke Negara
Lalu, pihak swasta Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. KPK sudah mengeksekusi bekas Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana tujuh tahun.
Sementara itu, Juliari sudah dieksekusi ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani hukuman penjara 12 tahun. Berdasarkan putusan pengadilan, Juliari juga dijatuhi denda Rp500 juta dan pidana tambahan uang pengganti senilai Rp14,5 miliar.
Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar masing-masing divonis empat tahun penjara. Lalu, anak buah Juliari lainnya, Matheus Joko, juga sudah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani hukuman sembilan tahun penjara.(OL-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved