Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUASA hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, mengungkapkan alasan pihaknya masih terus melanjutkan pelaporan kasus promosi Ivermectin dan ekspor beras.
Dia menegaskan bahwa tuduhan promosi Ivermectin dan ekspor beras oleh dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni Egi Primayogha dan Miftah, terhadap kliennya merupakan hal keliru. "Sebenarnya kenapa ini terus? Kita ingin membuktikan bahwa perilaku yang dituduhkan kepada Moeldoko tidak benar," pungkas di Mabes Polri, Selasa (12/10).
Lebih lanjut, pihaknya pun berpesan agar setiap orang agar tidak sembarangan menuduh orang lain. "Kita menghormati kritik, kita menghormati demokrasi, tapi jangan demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan pihak lain," imbuhnya.
Baca juga: Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan Terkait Kasus Promosi Ivermectin
Terkait upaya damai, Otto menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu pemeriksaan terlapor. "Karena kita yang melapor, tentunya kita gak ada pemikiran seperti itu. Menurut polisi kan mereka belum dipanggil juga terlapornya," tutur Otto.
Disinggung pengakuan kesalahan dari ICW soal ekspor beras, Otto menyebut seharusnya pihak ICW meminta maaf atas luputnya data tersebut. "Kalau mengakui salah buatlah pernyataan," pungkasnya.
Baca juga: ICW Siap Hadapi Laporan Moeldoko
Sebelumnya, Moeldoko melanjutkan proses hukum terkait tudingan ICW soal promosi Ivermectin dan ekspor beras. Moeldoko resmi melaporkan peneliti ICW, Egi Primayogha dan Miftah, ke Bareskrim Polri.
Laporan polisi dengan nomor LP/B/0541/IX/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI didaftarkan pada 10 September 2021. Moeldoko mengklaim dirinya sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada Egi dan Miftah untuk meminta maaf. Namun, keduanya tak kunjung menunjukkan itikad baik.(OL-11)
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
ICW meyakini perintangan penyidikan terhadap kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku nyata terjadi.
KPK membantah tudingan ada pejabat di instansinya yang menghambat proses penanganan perkara.
Kejagung RI menyampaikan sampai saat ini belum ada jaksa yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(ICW) menyebut ada pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak dikembalikan ke instansi asalnya, namun tetap dipertahankan.
ICW menilai banyak kandidat potensial yang memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi mengalami trauma akibat peristiwa pelemahan KPK.
KEPALA BP2MI Benny Rhamdani selesai memberikan klarifikasi terkait sosok T, pengendali judi online di Indonesia.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani memastikan memenuhi undangan Bareskrim terkait pernyataannya tentang pengendali judi online berinisial T yang tidak tersentuh hukum.
Bareskrim panggil Kepala BP2MI Benny Rhamdani untuk jelaskan soal sosok pengendali judi online berinisial T pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 14.00 WIB.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani bakal hadir untuk mengklarfikasi dan menjelaskan sosok berinsial T yang ia sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Bareskrim Polri bakal memanggil Ketua BP2MI Benny Ramdhani, pada Senin (29/7) mendatang. Ia bakal dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok berinisial T di balik praktik judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved