Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ALIANSI Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) siap menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR RI, hari ini, Kamis, (7/10).
Presidium KOMANDO Jakarta Selatan (Jaksel), Misbahul Anwar, mengatakan, dalam aksinya mahasiswa menuntut MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Dijelaskan Misbah, penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR Periode 2019-2024.
"Komando meminta MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR RI 2019-2024," kata Misbah, dalam keterangannya, Kamis, (7/10).
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itupun mendesak agar Pimpinan MPR, mau menemui mahasiswa dalam gerakan aksi ini. "Kami mendesak pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa dalam gerakan aksi ini," tegas Misbah.
Sementara itu, Presidium KOMANDO Tangerang Selatan (Tangsel), Adit, menerangkan, Pancasila harus memiliki sifat hukum yaitu mengikat dan memaksa dalam sistem peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Mahasiswa Desak MPR Fokus Menata Hukum Berdasarkan Pancasila
"Berdasarkan hasil kajian kami, saat ini terdapat begitu banyak produk Undang-Undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
"Maka dari itu meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi adalah wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum," tandasnya.
Sebelumnya, Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) telah melayangkan surat kepada Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 lalu.
Dalam surat tersebut Komando mendesak pimpinan MPR Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa pada gerakan aksi 7 Oktober 2021.
Berikut tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Komando:
1. Mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
2. Memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa;
3. Meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum. (OL-13)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved