Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pentingnya sistem merit dalam penempatan posisi di lingkungan ASN untuk mencegah terjadinya korupsi jual beli jabatan.
Pengawasan yang ketat dari aparat pengawas intern pemerintah (APIP), juga harus berfungsi agar mampu mencegahnya. "Jual beli jabatan tentu bisa kita cegah sedini mungkin. Terapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik," ujar Firli dalam seminar virtual, Kamis (16/9)
"Pastikan semua berjalan sesuai merit system. Lakukan pengawasan secara ketat, tidak hanya pengawas internal, tapi juga eksternal," imbuh Firli.
Baca juga: Wah, Oknum BUMN Sering Terlibat di Pusaran Korupsi
Lebih lanjut, dia menyoroti kasus jual beli jabatan secara massal di Probolinggo yang belum lama ini terbongkar. KPK menangkap Bupati Probolinggo beserta suaminya dan para camat, serta calon penjabat sementara (pjs) kepala desa. Total sebanyak 22 tersangka yang ditahan.
Firli mengatakan jual beli jabatan bisa dicegah, jika dalam seleksi dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mengedepankan sistem merit. Menurutnya, pejabat yang mendapat kedudukan hasil dari praktik koruptif akan sulit melayani masyarakat, lantaran tidak berintegritas.
Baca juga: Kontras : Tugas Panglima TNI Baru Sangat Berat
"Tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan, apabila seleksi dan pembinaan SDM dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, transparan, kompetitif dan dilaksanakan merit system. Orang yang tepat mendapatkan tempat yang tepat juga," pungkasnya.
Lembaga antirasuah mengingatkan urgensi penguatan pengawasan yang ketat dari APIP pemerintah daerah, yakni inspektorat. Pengawasan perlu dilakukan semenjak perencanaan, pelaksanaan kebijakan, hingga setelah dilakukan implementasi.
"Pengawasan perlu bertahap dari perencanaan, pengesahan kebijakan, implementasi dan pengawasan akhir. Sehingga, menutup ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jual beli jabatan," tutur Firli.(OL-11)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved