Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEIRING maraknya perentasa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Bawaslu, Rabu (25/8).
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan nota kesepahaman dengan BSSN diharapkan, bisa mencegah ancaman siber yang dapat merusak perangkat teknologi informasi, atau mengganggu data seperti data pemilu dan pemilihan.
"Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ujar Abhan dalam acara yang digelar secara daring itu, Rabu (25/8).
Kerja sama Bawaslu dalam bentuk MoU ini Selain itu, ada pula penyerahan akun surat elektronik resmi Bawaslu kepada seluruh pimpinan dan sekretariat Bawaslu Provins hingga Bawaslu Kabupaten/Kota yang didahului peluncuran layanan eletonik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) terintegrasi Bawaslu.
Baca juga : Kepuasan dan Kepercayaan Publik Terhadap Joko Widodo Masih Tinggi
Abhan menyampaikan, Bawaslu RI telah menerapkan tanda tangan elektronik dan sertifikat eletronik dalam surat-menyurat dan lain-lain.
Kepala BSSN LetjenTNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan tanda tangan elektronik dan serifikat elektronik telah digunakan di 345 instansi. Ia mengatakan BSSN telah menyiapkan “pasukan” anti serangan siber yang siap membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Saya berharap hingga tahun 2024 seluruh instansi telah memiliki mekanisme pencegahan serangan siber," ujarnya. (OL-7)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved