Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara pengukuhan dan pengambilan sumpah penyelidik dan penyidik yang sudah beralih status menjadi ASN. Pengukuhan itu dilakukan kepada 78 penyelidik dan 112 penyidik di Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.
"Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN jangan menjadi hambatan untuk pemberantasan korupsi. Rakyat mengharapkan Anda semua mampu melaksanakan tugas pokok KPK, tanpa terpengaruh kekuasaan apapun. Baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (3/8).
Pengukuhan dan pengambilan sumpah dilakukan KPK Firli Bahuri, dengan disaksikan Sekjen KPK Cahya H Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Karyoto.
Baca juga: KPK Periksa 10 Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Suap RAPBD
Adapun pengukuhan ulang itu merupakan konsekuensi peralihan pegawai KPK, yang kini telah menjadi ASN. Firli berharap peralihan status tidak memengaruhi semangat pegawai KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Upacara yang berlangsung secara daring dan luring dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Terdapat 50 orang penyidik dan penyelidik yang mengikuti secara langsung di lokasi dan 140 lainnya hadir secara daring.
Baca juga: Pelamar CASN yang tidak Lolos Seleksi Bisa Ajukan Sanggahan
Firli menaruh harapan besar di pundak pegawai KPK yang baru dikukuhkan. Dia berharap penyidik dan penyelidik tetap mampu memberikan daya upaya untuk memberantas korupsi, meski jumlah SDM terbatas.
Lebih lanjut, dia mengingatkan keberadaan KPK untuk mewujudkan tujuan UUD 1945. Rakyat memberikan mandat kepada KPK untuk memberantas korupsi. Menurutnya, korupsi bukan sekadar kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara, namun juga bisa menggagalkan tujuan negara.
"Pimpinan boleh saja silih berganti, tetapi yang pasti tugas pemberantasan korupsi tidak pernah berganti," pungkas Firli.(OL-11)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Dia menjelaskan, hakordia yang diperingati setiap 9 Desember menjadi momentum penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menurut Gubernur Achmad Luthfi, terjadinya kasus korupsi dana desa di sejumlah daerah perlu menjadi pelajaran penting, agar pengelolaan dana desa semakin transparan dan sesuai aturan hukum
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, serta dihadiri para asisten, staf ahli, dan 31 kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
program ini tetap dijalankan, sebagai komitmen dalam penguatan integritas di semua lini dan sektor.
Agus mengatakan, pelanggaran etik bagi akuntan publik bisa menimbulkan korupsi karena pekerjaan mereka mengaudit proyek, yang sebagian berkaitan dengan kerja pemerintah.
Hari raya Idul Fitri adalah momentum anak bangsa untuk memperbarui komitmen meningkatkan sinergi dan cegah korupsi demi mewujudkan Indonesia yang semakin baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved