Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta kepada elite untuk menghentikan segala kegaduhan politik dan lebih baik fokus dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini angkanya melonjak tinggi.
"Hentikan isu itu dan biarlah menjadi bagian dari wacana sesaat, sebaliknya alangkah elok bila dihentikan demi mencegah kedaruratan. Kasihan rakyat kecil yang menanggung beban berat akibat pandemi maupun oleh kondisi kehidupan kebangsaan yang sarat beban," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, hari ini.
Kegaduhan yang dimaksud Haedar salah satu contohnya mengenai isu presiden tiga periode. Ia meminta agar isu itu diakhiri dan semua pihak bahu-membahu mencari solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19.
Bagi Haedar, rakyat miskinlah yang menjadi korban karena terdampak pandemi COVID-19 dari segala kegaduhan politik. Sementara para elite memiliki hak istimewa yang tak dimiliki masyarakat kalangan bawah.
"Mungkin dengan memproduksi isu-isu kontroversial malah akan mendapat lebih banyak nilai-tambah bagi para elite itu. Namun bagaimana dengan tanggungjawab etik dan sosial di tengah bangsa yang tengah menghadapi musibah besar? Di sinilah kearifan para elite sangatlah diharapkan," katanya.
Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Bisa Segera Dimulai
Haedar paham demokrasi memang memberikan ruang untuk memperbincangkan isu-isu yang dianggap menyangkut hajat hidup bangsa dan negara. Tetapi demokrasi juga menuntut pertanggungjawaban moral dan sosial ketika bangsa dan negara saat ini tengah menghadapi masalah yang lebih besar.
"Politik Indonesia itu menuntut moral dan nilai hikmah kebijaksanaan sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, bukan sekadar politik nilai-guna dan asas kebebasan belaka," kata dia.
Sebelumnya, Haedar mendorong pemerintah pusat hingga daerah agar konsisten menerapkan kebijakan penanganan COVID-19, utamanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Para pejabat dan elite negeri dari pusat sampai daerah juga penting menyatukan sikap dan langkah, disertai keteladanan dalam menegakkan protokol kesehatan dan tidak memberi angin kepada warga yang membuat semuanya menjadi longgar dan lalai," ujar Haedar.
Haedar mengatakan inkonsistensi akan membuat langkah penanganan COVID-19 menjadi maju mundur atau fluktuatif, yang akhirnya kondisi bisa tidak terkendali.(Ant/OL-4)
SEJUMLAH pakar hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan, dan akademisi, mengajak semua pihak untuk melawan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu
Hasto menyebut PDIP masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo, yakni menolak penundaan pemilu
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis."
Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.
Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved