Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN dan Anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja advokasi ke Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Kamis (10/6/2021).
Adapun Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua Komite II Hasan Basri serta Anggota Aji Mawar dan Lukky Semen selaku Senator dapil Sulteng.
Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan pertemuan serta dialog bersama dengan pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, agama, adat Ornop, Permippos serta kepala dese terdampak perendaman air danau terkait penggelolaan Danau Poso untuk kepentingan PLTA Sulewana.
Dalam sambutannya dihadapan peserta pertemuan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, kehadiran Kunjungan Kerja Advokasi Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI juga melibatkan pejabat Kementerian terkait.
Pejabat kemenenterian yang turut dalam rombongan berasai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR.
Dijelaskan Hasan Basri, Kunjungan Kerja Advokasi tim dari Pusat ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat melalui Senator Dapil Sulteng Lukky Semen. Di antaranya dari Persatuan Masyarakat Indonesia Pamona Poso (Permippos) yang meminta Komite II DPD RI melakukan advokasi ke Danau Poso.
"Kehadiran Komite II DPD RI ke Tentena ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat. Kedatangan kami ke sini bersama kementerian terkait, guna berdialog secara langsung dengan masyarakat dan memediasi pertemuan antara PT Poso Energy dengan masyarakat daerah dan menjaring masukan atas adanya pengelolaan sumber daya alam danau Poso yang berdampak lingkungan dan sosial," kata Hasan Basri.
Sementara Senator Lukky Semen mengatakan, Komite II DPD yang datang bersama kementerian terkait menginginkan agar persoalan lingkungan dan sosial yang berdampak pengelolaan Danau Poso memberikan keadilan buat masyarakat terdampak. Khususnya bagi desa desa lingkar danau Poso yang terdampak perendaman.
Sementara Wakil Bupati Poso Yasin Mangun memberi apresiasi atas kehadiran Komite II bersama Kementerian terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Poso.
"Saya selaku Pemkab Poso berharap antara investasi yang ada di Posi berlangsung dengan aman, dan masyarakat juga mendapat manfaat yang besar. Setiap masalah yang muncul diharapkan diselesaikan secara win win solution," ujarnya.
Dalam dialog sendiri sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Komite II DPD RI.
Salah satunya Camat Pamona Tenggara Yunikson Penyami yang menyampaikan adanya perendaman air danau di beberapa desa di Pamona Tenggara sebagai dampak pengelolaan PLTA Sulawana. Sejauh ini, belum ada kompensasi dari PT Poso Energy atas terendamnya persawahan dan matinya ternak masyarakat.
Hal senada disampaikan Tokoh Agama Pdt Yombu Wuri yang berharap ada keadilan bagi masyarakat terdampak investasi PLTA Sulewana.
"Masyarakat akan bersikap baik selama keberadaan investasi tidak merugikan masyarakat. Apalagi jika masalah tidak mendapat penanganan serius. Kami memberikan apresiasi selama keadilan terhadap masyarakat diperhatikan," ujarnya.
Dalam kunjungan Kerja Advokasi ke Tentena Pimpinan dan anggota Komite II DPD berkesempatan melakukan kunjungan ke RS Sinar Kasih yang dalam proses pembangunan. Dimana RS tersebut dibangun melalui dana CSR PT Poso Energy. (RO/OL-09)
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved