Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLRI berencana kembali memanggil saksi baru terkait kasus dugaan kebocoran ratusan juta data peserta BPJS Kesehatan.
"Kemungkinan besar masih. Tergantung kepentinganya nanti, kalau memang ada penyidik yakini bisa memberikan informasi, sehingga memperjelas permasalahan yang ada," jelas Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (8/6).
Namun, Rusdi enggan menjelaskan lebih jauh soal identitas saksi yang akan diperiksa oleh penyidik. Saat ini, kepolisian tengah berupaya membongkar kasus bocornya data ratusan juta peserta BPJS Kesehatan. "Tentunya penyidik akan memintai keterangan," imbuhnya.
Baca juga: Negara Abaikan Perlindungan Data
Kepolisian juga siap menggandeng Kominfo untuk menyelesaikan masalah kasus kebocoran data penduduk di Indonesia. "Polri bersama-bersama dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Rusdi.
Sebelumnya, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan jual beli data kependudukan 279 juta WNI di dunia maya. Diketahui, data kependudukan itu mirip dengan kepemilikan BPJS Kesehatan.
Baca juga: Soal Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polri Dalami Peran IT
Penyidik pun mendalami peran penyedia teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan. Kemudian, kepolisian memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan untuk merunut terkait potensi kebocoran data milik BPJS Kesehatan.
“Masih diselidiki terus oleh Direktorat Siber, jadi belum dipastikan lagi. Makanya, saksi-saksi diperiksa dari pihak BPJS Kesehatan. Siapa penyedia teknologi informasinya di sana,” papar Rusdi.(OL-11)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta kerja sama di PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, Dede, mengaku memberikan kesaksian palsu pada 2016 atas perintah Iptu Rudiana.
Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky menyerahkan bukti baru saat gelar perkara kasus Vina di Bareskrim Polri
Tessa menjelaskan hakim bisa memerintahkan jaksa untuk memproses hukum orang yang diduga berbohong dalam persidangan.
Terlepas dari kemajuan dalam sektor kesehatan, masalah over treatment atau perawatan berlebihan tetap menjadi isu signifikan di Indonesia.
Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
Overtreatment menyebabkan pemborosan pada biaya layanan kesehatan hingga dapat merugikan pasien.
Pemkot Manado apresiasi Dewas BPJS Kesehatan atas tercapainya UHC
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan.
MENANGGAPI pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved