Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah ada daftar atau list pegawai yang sudah ditarget untuk disingkirkan dari komisi antirasuah.
Firli menyatakan tak punya kepentingan apalagi sampai menyingkirkan 75 orang yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.
"Apa kepentingan saya membuat list orang? Seluruh pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk mengikuti tes seleksi wawasan kebangsaan dan hasilnya seperti itu," kata Firli seusai rapat di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
Firli menegaskan tidak pernah menarget orang per orang di KPK. Dia mengatakan hasil TWK yang kemudian didapai 75 orang tak memenuhi syarat merupakan proses yang berjalan. Proses itu, kata dia, bergantung kepada pegawai yang menjalani tes itu sendiri.
Firli pun menyatakan komitmen KPK tidak akan berubah dalam hal pemberantasan korupsi meski ada polemik 75 pegawai tersebut.
Seperti diketahui, dari 75 pegawai itu 51 di antara mereka akan berhenti lantaran dinilai tak bisa lagi dibina. Firli menyatakan kerja KPK tidak bergantung kepada orang per orang melainkan sistem.
"Siapa pun yang ada di KPK sama semangatnya sama komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Hari ini saya yakin kita masih punya semangat itu," kata Firli.
Sebelumnya, Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid menyebut pernah ada daftar pegawai yang dibuat Ketua KPK Firli Bahuri.
Daftar itu disebut-sebut berisi nama-nama pegawai yang diwaspadai. Harun saat ini masuk 75 pegawai yang tak lolos TWK. (OL-14)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved