Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan keputusan terkait nasib 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dari 75 pegawai, 24 pegawai akan diberi kesempatan menjalani tes lagi berupa pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan.
"Yang 24 orang mungkin bulan Juli dilakukan pembinaan. Kemudian kalau yang bersangkutan memenuhi syarat itu diangkat menjadi ASN, kalau tidak ya enggak bisa (diangkat)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (25/5).
Keputusan itu dihasilkan dari rapat koordinasi KPK, BKN, Kemenpan-RB, Kemenkumham, Lembaga Administrasi Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Rapat di kantor BKN itu turut dihadiri semua pimpinan KPK, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Alexander menjelaskan dalam rapat itu dibeberkan hasil TWK 75 pegawai yang tak memenuhi syarat. Dari hasil pemetaan asesor atau penguji TWK, hanya 24 yang dinilai masih bisa dilakukan pembinaan untuk menjadi ASN. Untuk selanjutnya,
Baca juga : KPK akan Lantik 1.271 ASN di Hari Lahir Pancasila
Adapun 51 pegawai yang dinyatakan tak bisa menjadi ASN itu karirnya bakal berakhir. Hanya saja, mereka masih tetap bekerja di KPK sampai 1 November mendatang sesuai ketentuan peralihan status di UU KPK.
"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," ucap Alexander tanpa membeberkan nama-namanya.
Sementara itu, sebanyak 1.271 pegawai yang sebelummya sudah dinyatakan lolos TWK akan segera dilantik menjadi ASN. Rencananya, pelantikan digelar pada 1 Juni mendatang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
"Ada 1.274 yang lolos atau memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, tetapi 1 orang mengundurkan diri, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang ternyata dari pendidikan tidak memenuhi syarat. Sehingga yang nanti 1 Juni akan dilantik menjadi ASN 1.271 orang," kata Alexander. (OL-7)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved