Presiden Tegaskan KPK Harus Miliki SDM Terbaik

PRESIDEN Joko Widodo angkat bicara menyampaikan sikapnya terkait polemik alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan terus memanas. Bahkan Presiden minta 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tetap diakomodasi.

Presiden menyampaikan perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan di level individu maupun organisasi di KPK. Presiden mengatakan jika dalam hasil TWK pegawai KPK yang tak lolos terdapat kekurangan, masih ada jalan untuk perbaikan antara lain melalui jalur pendidikan kedinasan.

"Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menpan-RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5).

Presiden menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dalam memberantas korupsi. Menurut Kepala Negara, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Romo Benny: Jawabnya Kurang Tekun

"KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," ucapnya.

Terkait dengan alih status pegawai KPK ini, Presiden menyampaikan sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan alih status tak boleh merugikan hak pegawai KPK.

"Saya sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos TWK. Mereka kini dinonaktifkan diminta menyerahkan tugasnya ke atasan. Jokowi menyatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebaiknya menjadi perbaikan ke depan dan tidak menjadi dasar pemberhentian pegawai.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.(OL-4)