Keterbatasan Anggaran Hambat Modernisasi Alutsista

MODERNINASI alutsista pertahanan nasional menghadapi dilema karena keterbasan anggaran. Dilema itu muncul karena karena di saat yang sama pemerintah tengah mengupayakan membangun kesehahteraan rakyat dan berimbas pada anggaran yang terbatas.

"Kita dihadapkan pada dilema, kita keterbatasan anggaran, pemerintah harus mengakselerasi pembangunan kesejahteraan dan di lain sisi membangun ketahanan. Jadi senjata atau beras. Itu pilihan tidak mudah. karena orientasi negara adalah kesejahteraan," tutur Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam Journalist on Duty Media Indonesia, Selasa (4/5).

Dahnil menyatakan anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan pada 2021 ini sebesar Rp136,8 triliun. Angka itu menurutnya relatif kecil untuk menyokong modernisasi pertahanan nasional.

Sebab, anggaran Kemhan itu dialokasikan kepada lima unit organisasi yakni Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Mayoritas anggaran itu digunakan untuk belanja rutin dan kesehahteraan pegawai/personel.

"Sebenarnya relatif kecil apabila bicara dengan skala ukuran institusi besar. Ditambah lagi kalau melihat alokasi anggaran lebih dari 50% sudah habis untuk belanja rutin. Hanya 25% untuk perawatan, pemeliharaan. Bahkan tidak sampai 10% untuk belanja alutsista, itu relatif kecil untuk desakan modernisasi," kata Dahnil.

Karenanya, jelas Dahnil, Menhan Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasi anggaran pertahanan dibuat konsisten guna memastikan terlaksananya modernisasi alutsista. Usulan kepada Presiden adalah angaran senilai US$10 miliar dengan komposisi US$5 miliar untuk belanja rutin dan US$5 miliar untuk modernisasi serta pengadaan alutsista.

"Salah satu yang didorong Pak Prabowo adalah bagaimana pembiayaannya kita ubah. Pertahanan itu tidak bisa dibangun 1-5 tahun, butuh waktu panjang. Defend is not about cost but investment. Maka memilah belanja itu harus hati-hati," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Peneliti Senior Managing Consultan & Advisory Beni Sukadis menilai, modernisasi maupun pengadaan alutsista harus didasarkan pada risiko pertahanan yang saat ini muncul. Menurut dia, risiko ancaman terbesar dari sisi pertahanan Indonesia ialah wilayah perairan yang kerap diusik oleh negara-negara lain.

Keamanan maritim menjadi salah satu hal yang perlu dijadikan prioritas negara saat ini. "Banyak penculikan ABK dan lainnya. Ini cukup memprihatinkan. Lalu pelanggaran kapal asing, ini keadaan maritim sangat berat. Kita juga harus mendorong perlengkapan intelejen. Radar laut kita cuma 20 dari panjagnya garis laut yang ada di Indonesia," kata Beni.

"Kalau itu tidak terpenuhi, kita bisa lihat dampaknya secara langsung. Nisal pencurian ikan, itu kan dilakukan negara tetangga. Harus ada kerja sama TNI, Bakamla, dan KKP untuk mencegah pencurian ikan. Kalau dicuri terus, kita dapat apa? Itu dampak terdekat," pungkasnya. (OL-15)