Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PULUHAN pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut tak lolos tes assessment untuk alih status menjadi ASN. Termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan. Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa menyebut hasil tes wawasan kebangsaan yang dijalani pegawai komisi antirasuah masih disegel dan belum dibuka.
"Saat ini hasil penilaian asesmen TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Cahya, Selasa (4/5).
KPK akan segera mengumumkan hasil tes assessment terkait alih status pegawai menjadi ASN itu. KPK menyatakan sudah mengantongi hasil tes yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut. Cahya meminta publik bersabar dan menanti pengumuman resmi komisi antirasuah.
"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," pintanya.
Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, KPK menerima hasil assessment wawasan kebangsaan yang diserahkan BKN pada 27 April lalu. Ali Fikri mengatakan dokumen hasil tes itu belum dibuka sejak diserahkan dari BKN.
Tes wawasan kebangsaan itu menjadi salah satu tahapan alih status pegawai KPK menjadi pegawai negeri. Menurut informasi, disebut-sebut ada 75 pegawai KPK berpeluang tak lolos tes. Tes yang dijalani pegawai KPK itu meliputi wawasan kebangsaan, isu netralitas ASN, persoalan antiradikalisme, dan penilaian kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, serta pemerintahan yang sah.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan disebut turut menjadi salah satu pegawai yang tak lolos. Novel mengatakan ia sudah mendengar isu itu. Terkait kabar puluhan orang tak lolos tes, Novel menyebut kemampuan, nasionalisme, dan integritas para pegawai KPK sebenarnya tak perlu diragukan
"Mau dikaitkan dengan kemampuan akademis, mereka hebat-hebat. Mau dikaitkan dengan nasionalisme, mereka orang-orang yang selama ini bela negaranya kuat, antikorupsinya kuat, integritasnya bagus-bagus," ucap Novel.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding isu tak lolosnya pegawai KPK itu sebagai bagian akibat revisi UU KPK. ICW memang sudah memandang revisi UU akan berdampak buruk bagi KPK.
"ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Seperti diketahui, ada sekitar 1.300-an pegawai KPK non-ASN yang mengikuti peralihan status. Mereka merupakan pegawai yang direkrut secara mandiri oleh KPK sebelum perubahan undang-undang. Menurut rencana, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN bakal digelar Juni mendatang.
Alih status pegawai KPK merupakan mandat UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK revisi. Pimpinan komisi antirasuah kemudian juga menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan komisi itu memasukkan tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syaratnya. (OL-13)
Baca Juga: Novel Baswedan Mengaku Dengar Kabar Dirinya tidak Lolos Tes ASN
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Novel menilai menilai gugatan Nurul Ghufron di PTUN sebagai strategi kabur dari sidang etik dengan harapan hakim menilai kasusnya kedaluwarsa.
Novel Baswedan menanggapi usulan Yusril Ihza Mahendra untuk menghentikan kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri. Usulan Yusril dinilai tidak masuk akal.
SIKAP Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengundurkan diri dari jabatannya di tengah persidangan etik disayangkan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Novel Baswedan meminta Polda Metro Jaya segera menahan Firli Bahuri setelah gugatan praperadilannya ditolak PN Jaksel, Selasa (19/12).
Novel Baswedan menyindir Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Lembaga Antirasuah ada yang kurang bukti dan dipaksakan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved