Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat bisa disebabkan karena dua faktor. Pertama, lemahnya perhitungan manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kisruh partai Demokrat yang kemudian menimbulkan penilaian negatif terhadap Presiden Joko Widodo.
"Dari sisi politik saya kira ada dua hal yang pertama kasus Moeldoko dengan SK Menkumham yang menunjukan kurang akurat kalkulasi (Moeldoko). Jadi menimbulkan penilaian negatif terhadap presiden. Karena sulit menolak jika presiden tidak tahu tentang hal itu," kata Djayadi saat dihubungi, Rabu (14/4).
Kedua, sikap tegas kepada orang dekat presiden tersebut sekaligus menjadi pesan kepada kabinet yang sudah melakukan kerja politik sejak awal.
"Sikap tegas ini bisa mengirim pesan kepada kabinet yang sudah melakukan kerja-kerja politik. Untuk fokus pada kerja yang sekarang," imbuhnya.
Baca juga: Pengamat: Moeldoko Paling Laik Direshuffle
Di luar kedua faktor tersebut, Djayadi tidak melihat penyebab lain dari sisi dukungan politik terhadap kabinet.
"Tidak ada alasan politik untuk menghukum parpol, misalnya. Dukungan politik solid. Stabilitas politik juga stabil menurut saya," ungkapnya.
Dia menilai peleburan dua kementerian merupakan langkah efisiensi yang sejak awal disuarakan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak awal terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan di Kemenristek.
"Sejak awal presiden maunya efisiensi dan kalau pergantian menteri ini melebar ke mana-mana (menteri parpol) maka harus ada penilaian kinerja," tukasnya.(OL-5)
Agung menekankan perombakan kabinet juga diharapkan membawa perbaikan di berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, tata kelola pemerintahan.
RESHUFFLE kabinet yang baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Terpantau secara Visual, Gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III. T
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved