Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ngotot pemilihan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum sah secara hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta segera mengesahkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
"Dimohonkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk disahkan sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Jhoni Allen Marbun dalam keterangan tertulis, Minggu (21/3).
Jhoni mengatakan partai politik boleh merubah ketua umumnya berdasarkan poin keempat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tanggal 18 Mei 2020.
Perubahan ketua umum juga ditegaskan lagi dalam poin kelima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 yang ditetapkan tanggal 27 Juli 2020. Jhoni mengatakan KLB merupakan langkah pengubahan ketua umum berdasarkan
aturan tersebut. Sehingga, kata dia, kemenangan Moeldoko berdasarkan KLB sudah seharusnya disahkan oleh pemerintah.
"Oleh sebab itu, permohonan pendaftaran perubahan AD & ART dan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 15 Maret 2021 yang telah kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta lampirannya, berkenan dapat dikabulkan untuk disahkan," ujar Jhoni.
baca juga: Polisi : KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak Berizin
Kader Partai Demokrat versi KLB Darmizal mengatakan saat ini pihaknya sedang memproses data yang kurang di Kemenkumham. Darmizal berharap Moeldoko segera disahkan usai data itu diberikan ke pemerintah.
"Kami yakin, bahwa kebaikan dan kebenaran yang diperjuangkan adalah manfaat bagi seluruh kader dan Insyallah bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Partai Demokrat benar benar menjadi rumah besar yang demokratis," tutur Darmizal. (OL-3)
Setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Demokrat mengumpulkan hampir US$50 juta dalam donasi untuk kampanye kepresidenan Kamala Harris.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
HAKIM Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai dirinya diisukan masuk dalam bursa calon ketua umum (ketum) Partai Golkar
AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
Sebanyak 14 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur
Hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah
AHY mengatakan sekitar 93% pemilik suara sah berada di daerah masing-masing. Mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara untuk mengikuti KLB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved