Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran PKK di daerah selaku mitra pemerintah agar mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bangun kerja sama dengan lembaga lain, lakukan pembinaan pada kelompok-kelompok PKK/Dasawisma yang ada di desa/kelurahan. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremoni dan pertimbangkan efisiensi dan efektivitas,” ujar Tri pada acara Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9 di Kantor Kemendagri, Senin (8/3).
Tri juga menekankan kembali tujuan gerakan PKK. Salah satunya adalah menjadikan keluarga keluarga yang berdaya dan sejahtera, yaitu keluarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Untuk itu, dalam mewujudkannya, PKK membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Untuk itulah hasil rapat kerja nasional ini kita harapkan bisa menuju kepada 4 pokok prioritas PKK, yaitu ketahanan ekonomi masyarakat, revolusi mental, kemudian pelestarian lingkungan hidup dan memperkuat pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan sosial dan budaya,” imbuhnya.
Tri juga mengapresiasi kerja kader PKK dalam melakukan kampanye protokol kesehatan, bantuan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak pandemi, dan Gebrak Masker yang dilakukan sejak awal pandemi.
Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh PPK Provinsi, telah terdistribusi sekitar 41,3 juta masker yang tersebar di seluruh provinsi dan telah dilakukan testing berupa rapid/swab test gratis kepada 51.850 orang peserta pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2020.
“Saya yakin, masih banyak yang sudah dilakukan oleh para Kader PKK di daerah namun belum semua dilaporkan,“ ujar Tri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar TP PKK punya program jangka pendek, khususnya dalam penyelesaian pandemi covid-19 dan persoalan stunting. Mendagri juga meminta PKK untuk mengaktifkan Posyandu sampai ke tingkat paling bawah. Menurutnya, PKK di tingkat kabupaten/kota merupakan ujung tombak program PKK dalam mengentaskan permasalahan stunting.
“Data betul dengan Dukcapil, Disdukcapil, untuk diberikan tambahan asupan makanan yang bergizi, supaya mereka tidak kerdil, kalau sudah kerdil tidak akan mampu pernah bersaing dengan orang yang postur tubuhnya bagus dan ideal,” tegasnya. (OL-8)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Kementan bersama Kemendagri memperkuat produksi pangan nasional melalui optimasi lahan dan pompanisasi
Bawaslu mengimbau Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan kepala daerah tidak melakukan mutasi pejabat karena sudah mendekati pelaksanaan Pilkada 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah pencopotan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki karena Capres-cawapres Prabowo-Gibran kalah di Aceh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi (tusi) memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis data
Syarif Kamaruzaman akan dilantik sebagai Pj Bupati Kubu Raya pada Senin (19/2/2024). Padahal Syarif diduga terlibat kasus korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved