Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan tindak kekerasan terhadap seorang petugas rutan KPK. Pelaporan itu dilakukan petugas rutan komisi antirasuah ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Petugas Rutan KPK sebagai pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setiabudi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (30/1).
Ali Fikri mengatakan pelaporan terhadap Nurhadi itu dilakukan pada Jumat (29/1) malam. Biro Hukum KPK juga turut mendampingi pelapor saat menyampaikan laporan ke Polsek Setiabudi. Ali menambahkan petugas rutan itu juga telah diperiksa dokter rumah sakit untuk mengecek kondisinya.
"Tindakan kekerasan apa pun bentuknya, terlebih kepada aparat yang sedang bertugas, adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Berikutnya kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak yang berwenang," ucap Ali.
Baca juga: Nurhadi Diduga Aktif Minta Suap
Nurhadi diduga melakukan pemukulan terhadap seorang petugas rutan KPK. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (28/1) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Kejadian itu di Rutan Ground A Gedung ACLC KPK atau gedung lama komisi antirasuah.
Menurut Ali Fikri, tindakan itu terjadi lantaran kesalahpahaman antara Nurhadi dan petugas. Petugas rutan yang bersangkutan menyampaikan rencana renovasi kamar mandi di dalam rutan. Nurhadi diduga sempat bersitegang dengan petugas terkait kesalahpahaman itu.
"Peristiwa ini diduga terjadi karena kesalahpahaman NHD terkait adanya penyampaian sosialisasi oleh petugas rutan KPK mengenai rencana renovasi salah satu kamar mandi untuk tahanan," kata Ali.(OL-4)
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait pungli di Rutan KPK besok, Kamis (1/8)
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
KPK mendalami kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya dengan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Antirasuah Cahya H Harefa
Pada Idul Adha, sejumlah tahanan KPK menerima kunjungan dari keluarga mereka di rumah tahanan Gedung Merah Putih.
ICW mendesak KPK untuk mengajukan banding setelah Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dinyatakan bebas dari tuduhan korupsi.
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
KPK terus mendalami dugaan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Penyidik menduga dia menyamarkan penerimaan uang melalui menantunya.
Dua kali mangkir, Bareskrim Polri pada hari ini, Rabu (26/4) kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Dito Mahendra sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal.
Dito Mahendra berpotensi bukan hanya menjadi buronan Polri, tetapi juga KPK. Itu karena Dito juga mangkir dari beberapa kali panggilan pemeriksaan oleh KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved